Kampanye Terlalu Dibatasi, Pilkada Jadi tak Menarik, Partisipasi Pemilih Rendah

PADANG - Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menilai, rendahnya partisipasi pemilih karena motivasi masyarakat tidak keluar hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor eksternal dan internal.

a menjelaskan, faktor eksternal yang mempengaruhi misalnya masyarakat menilai pilkada ini tidak menarik, dan figur yang dihadirkan partai tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, dan ditambah lagi aturan dari KPU yang membatasi kampanye paslon.

“Karena selama ini masyarakat menilai kemeriahan pesta demokrasi atau pilkada ini adalah dengan Alat Peraga Kampanye (APK), sementara saat ini kan paslon dibatasi dalam membuat APK,” ujarnya.

Untuk faktor internal yang mempengaruhi, menurutnya berasal dari kesadaran masyarakat yang masih rendah karena segmentasi masyarakat selama ini walaupun mereka memilih tidak ada pengaruhnya atau dampak bagi kehidupan masyarakat secara langsung.

“Hal tersebut berkaitan juga dengan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, yang saya lihat saat ini pilkada hanya milik paslon. Sementara parpol tidak banyak bergerak, yang bergerak itu hanya paslon dan parpol cenderung menjadi pendukung saja,” pungkasnya.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Amnasmen mengatakan, untuk saat ini belum bisa dipastikan rendah atau tingginya partisipasi pemilih. Namun ia tidak menampik berkemungkinan ada di beberapa TPS yang pemilihnya rendah, atau jumlah pemilih yang datang ke TPS tidak signifikan.

“Saat ini masih belum bisa diketahui karena kita kan masih menunggu hasilnya. Berapa tingkat partisipasi pemilih tentunya nanti akan kita dapatkan setelah proses hasil rekapitulasi yang telah selesai, tapi mungkin saja terjadi kasus di beberapa TPS pemilih yang hadir ke TPS tidak signifikan,” ujarnya.

Namun demikian, dari hasil pantauannya di lapangan kehadiran pemilih rata-rata di TPS cukup maksimal.

Sementara itu, Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Sumbar Nova Indra mengatakan, saat ini yang perlu dilihat adalah soal mau atau tidaknya masyarakat datang ke TPS karena menurutnya memilih adalah hak bagi semua warga dan untuk memilih tidak bisa dipaksakan.

Menurutnya, rendahnya partisipasi pemilih datang ke TPS bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, ia melihat sejumlah perguruan tinggi besar yang ada di Padang melaksanakan ujian, selain itu ia juga menilai mungkin saja terjadi kejenuhan pada masyarakat terhadap pemilu atau bisa saja tidak ada calon yang disukai.

“Kemungkinan itu bisa saja terjadi, ditambah lagi setiap hari masyarakat disuguhkan dengan berita-berita korupsi para pejabat atau eksekutif maupun legislatif yang membuat mereka tidak respek lagi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga beranggapan pada saat pemilihan ini bisa saja masyarakat menggunakan waktunya untuk libur, istirahat, dan bahkan dari informasinya terdapat sejumlah perusahaan swasta dan BUMN yang dalam aturan perusahaan diliburkan namun sejumlah pegawainya tetap memilih untuk lembur.

“Bahkan ada sejumlah perusahaan swasta yang memilih lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk, karena beban kerja akhir tahun kan cukup tinggi. Jadi, meskipun diliburkan oleh perusahaannya mereka tetap bekerja menyelesaikan tugas akhir tahunnya,” ujarnya.

Tidak hanya penyelenggara, tapi pasangan calon menurutnya juga mempunyai andil dan pengaruh yang besar untuk mengajak masyarakat datang ke TPS. Serta bagaimana paslon mengkampanyekan visi misinya ke masyarakat, karena KPU sudah memfasilitasi hal tersebut dengan bahan kampanye untuk disebar ke seluruh masyarakat di Sumbar.

Selain itu, ia juga menilai keseriusan Pemda membangun pendidikan politik untuk kesadaran masyarakat misalnya kesiapan regulasi, persoalan anggaran, serta menggerakkan seluruh infrastruktur yang ada, “Karena memang selama ini pemilu dianggap satu rutinitas, jadi kalau ada 10 program pembangunan dan pilkada adalah nomor ke 10 yang diberikan,” tambahnya.

“Yang jelas usaha KPU hingga jajaran ke bawah sudah maksimal, bahkan KPU membuat satu flyer untuk masing-masing KPU membuat 1.500.000 flyer untuk dibagikan ke seluruh KK yang ada di Sumbar,” ujarnya. ***