Kegeraman Tjahjo ini dianggapnya beralasan. Sebab, di tengah situasi Pilkada serentak yang tenang, aman dan lancar, masih saja ada temuan aksi money politics di sejumlah daerah.
''Prediksinya tenang, ini masih berani money politics. Ini akan jadi bahan evaluasi, di UU itu harus tegas,'' kata Tjahjo saat meninjau Pilkada serentak di Semarang, Rabu (9/12/2015) lalu.
'''Usulan saya pribadi, tertangkap tangan, salah satu opsi (pasangan calon yang terlibat) harus gugur,” ujar dia lagi.
“Atau paling tidak, suara pasangan calon (yang terlibat politik uang) di TPS (tempat terjadinya politik uang) dihapuskan,” lanjut dia.
Tjahjo pun mengakui undang-undang Pemilu saat ini tidak mengatur dengan tegas sanksi bagi pelaku yang tertangkap melakukan politik uang. Aktivitas politik uang di dalam undang-undang itu, sebut Tjahjo, hanya dipandang dari sisi etika dan moral saja.
Seharusnya, Tjahjo menambahkan, aktivitas politik uang dalam pemilihan umum dapat dikenakan sanksi yang tegas demi mencapai demokrasi yang berkualitas.
“Saat ini memang tidak ada sanksi pidananya. Maka itu nanti akan dibahaslah dengan DPR bagaimana baiknya,” ujar Tjahjo. ***
