Wartawan Parlemen: 'Benarkah Pemilu 2024 akan Curang?'
 |
| Diskusi membahas kecurangan Pemilu di Media Center DPR RI, Kamis, 29 September 2022. (foto: tangkapan layar siaran resmi dpr) |
Kamis, 29 September 2022 15:14 WIB
JAKARTA - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar diskusi Dialetika Demokrasi bertema "Benarkah Pemilu 2024 akan Curang?" di Media Center DPR RI, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Hadir dalam diskusi tersebut, Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu, Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago. Bertindak sebagai moderator dalam diskusi kali ini, pengurus KWP Erwin S. Siregar.
Baca Juga: Sampah Nggak Keurus, DPR Minta PSLB3 KLHK Serius
Baca Juga: Kemendagri Teken Keputusan Bersama Netralitas ASN dalam Pemilu
Dalam diskusi, Herman Khaeron mengungkapkan bahwa kecurangan dalam Pemilu memang bisa saja terjadi. Dan memang dimungkinkan ada pengaruh 'kekuasaan' di dalamnya. Tapi di era Partai Demokrat berkuasa-2 periode SBY menjabat presiden-SBY tidak menggunakan power politiknya untuk itu.
"SBY tidak pernah mennjalankan politik-politik seperti ini. Makanya muncul calon (calon presiden/Capres, red ) banyak terus. Tidak ada tekanan-tekanan kepada partai politik," kata Herman sebagaimana dipantau GoSumbar.com secara virtual.
Baca Juga: DPR Tindaklanjuti Surpres Calon Pengganti Lili di KPK
Baca Juga: 'Demam' Bjorka, Bawaslu Diminta Antisipasi & Jaga Keamanan Data Pemilu 2024
Potensi bahwa 'kekuasaan' bisa saja 'terlibat' dalam kecurangan Pemilu juga tak ditampik oleh Masinton. Tapi pernyataan yang menjadi konsumsi publik terkait peran 'kekuasaan' dalam kecurangan Pemilu harus merupakan informasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan syak wasangka dalam tafsir politik publik.
"Dalam elemen kekuasaan tadi, diperjelas saja, siapa?" kata Masinton.
Baca Juga: DPD di MPR Tolak Biaya Pemilu Mahal
Baca Juga: KPU Siap Laksanakan Pemilu 2024
Sementara itu, 'wasit' Pemilu berpandangan, perdebatan antara partai yang berkuasa dengan partai oposisi terkait kecurangan Pemilu merupakan hal yang sangat wajar terjadi menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi. Dan Bawaslu, kata Bagja, memastikan bekerja untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu tetap on the track.
Saat ini, jelas Bagja, proses menuju Pemilu 2024 masih pada tahapan verifikasi Parpol. Oktober nanti, penyelenggara akan mulai melakukan Mutarlih (pemutakhiaran data pemilih). Dialektika antara Parpol calon peserta Pemilu terkait isu kepemiluan yang terjadi saat ini adalah pemanasan bagi partai politik.
Baca Juga: Dialektika Demokrasi: Mengawal Tahapan Pemilu 2024
Baca Juga: DPR: Tak Ada Penambahan Sistem Digital dalam Tahapan Pemilu 2024
"Ini warming up menuju 2023 karena penetapan Capres di tahun 2023," kata Bagja.
Bagja menegaskan, masih adanya dinaminka seperti perbincangan mengenai tema kecurangan Pemilu ini adalah pertanda baik bagi dinamika politik Indonesia. Bawaslu memantau, pemanasan-pemanasan yang dilkukan Parpol juga belum masuk ke kategori pelanggaran Pemilu, termasuk mengenai bermunculannya sosok-sosok kandidat bakal Capres-Cawapres di tengah perbincangan publik.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah akan Temui MA dan MK Bahas Sengketa Pemilu
Baca Juga: Jokowi Minta K/L dan Pemda Dukung Penyelenggaraan Pemilu 2024
"Belum masuk pelanggaran," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengaitkan isu kecurangan Pemilu dengan meningkatnya perhatian publik pada partai politik.***
