Pasaman Barat Raih WTP Enam Kali Berturut-turut

SIMPANG EMPAT - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat enam kali berturut-turut sejak 2016 meraih penghargaan pengelola keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumbar, Jumat.

"Penghargaan itu kita terima kemarin yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yosnadewi di Kota Padang, " kata Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi di Simpang Empat, Sabtu.

Menurutnya dengan diterimanya penghargaan WTP itu maka Pasaman Barat telah menerima penghargaan enam kali berturut-turut sejak 2016.

Ia menilai capaian WTP itu perlu diapresiasi dan disyukuri, karena ini menandakan bahwa Pemkab Pasaman Barat yang didukung oleh DPRD, OPD dan stakeholder terkait lainnya yang teliti dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Sehingga dapat mempertahankan Opini WTP hingga enam kali berturut-turut.

"Ini keenam kalinya Pasaman Barat mendapatkan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kita berharap ini dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Pasaman Barat untuk lebih baik lagi dalam penyajian laporan keuangan di masa yang akan datang," sebutnya.

Ia menjelaskan opini WTP atas LKPD TA 2021 yang diperoleh Pemkab Pasaman Barat merupakan opini tertinggi sebagai pernyataan profesional BPK RI kepada Pemkab Pasaman Barat.

Hal itu berdasarkan indikator kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD yang telah bekerja keras mempertahankan Opini WTP dari BPK enam kali berturut-turut.

"Terima kasih kepada semua OPD dan semoga tambah semangat bekerja dan tetap komit terhadap pekerjaan untuk mempertahankan WTP tahun depan," harapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pasaman Barat atas dukungannya sehingga Pemkab Pasaman Barat dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto mengucapkan rasa syukur atas capaian WTP yang diraih. Selain itu mengucapkan terima kasih atas sinergisitas BPK dalam membantu dan membimbing agar pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.

"Kedepannya kita akan terus berupaya bersama Pemkab untuk pengelolaan keuangan lebih baik lagi," katanya.

Ia menegaskaan hasil audit dan temuan BPK merupakan peringatan bagi DPRD dan Pemkab dan akan menjadi catatan kedepannya agar tidak terjadi lagi.

"Mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah dan tentunya masukan dan bimbingan dari BPK sangat diharapkan," ujarnya.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yosnadewi mengatakan pihaknya menyerahkan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Namun tentunya jangan berpuas diri dan ada sejumlah catatan agar pengelolaan keuangan daerah kedepannya lebih baik lagi," katanya.

Ia menekankan agar laporan keuangan daerah bisa dipercepat. Kemudian menyesuaikan kemampuan penyerapan Pendapatan Asli Daerah sehingga dalam penyusunan anggaran dapat sesuai dan dilaksanakan pembangunan. ***