1.713 Pengungsi di Halaman Kantor Bupati Pasbar Sudah Kembali ke Rumah

SIMPANG EMPAT – Sekitar 1.713 pengungsi gempa di halaman kantor bupati Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat sudah mulai pulang ke rumah masing-masing.

"Hingga Selasa (8/3) malam 1. 713 pengungsi sudah kembali ke rumah mereka. Terdiri dari laki-laki 858 orang dan perempuan 905 orang," kata Komandan Kodim 0305/Pasaman, Letkol Kav Hery Bhakti selaku Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Pasaman Barat di Simpang Empat, Rabu 9/3/2022).

Ia mengatakan saat ini warga yang masih bertahan di tenda pengungsian depan kantor bupati sekitar 294 orang.

Terdiri dari laki-laki 153 orang, perempuan 141 orang, balita 28 orang dan lanjut usia 12 orang.

Menurutnya, bagi pengungsi yang pulang ke rumah disediakan tenda di dekat rumah mereka termasuk segala kebutuhannya.

"Bagi yang dekat rumahnya tidak bisa didirikan tenda maka akan dicarikan tempat yang lapang untuk mereka," ujarnya.

Saat ini pihaknya terus melakukan pendataan mengenai kerusakan permukiman warga akibat gempa.

Dari hasil rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemprov Sumbar maka didapat kesepakatan rumah yang rusak berat akan dibantu oleh pemerintah pusat, rusak sedang oleh Pemprov Sumbar dan rusak ringan oleh Pemkab Pasaman Barat.

"Berapa nilai bantuannya belum jelas karena masih pembahasan. Terpenting saat ini bagaimana kita menyediakan tenda, logistik dan hunian sementara bagi warga," katanya.

Mengenai masa tanggap darurat bencana 14 hari yang akan habis pada Kamis(10/3) besok pihaknya akan menggelar rapat bersama apakah masa tanggap bencana ini diperpanjang atau masuk ke masa transisi.

"Hari ini kami rapat dan menentukan mengenai masa tanggap darurat," ujarnya.

Pihaknya saat ini juga terus melakukan pendataan korban bencana gempa. Bagi yang belum terdata diharapkan segera melapor ke posko utama kantor bupati atau ke Camat, Wali Nagari dan Jorong.

Data sementara hingga Rabu (9/3) pagi pemukiman yang rusak mencapai 4.359 unit, fasilitas pendidikan 75 unit, fasilitas kesehatan 18 unit, infrastruktur 26, fasilitas ibadah 40 dan fasilitas pemerintah 38 unit. ***