Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Kalah, Gol Jasim Elaibi Paksa Indonesia Terbang ke Paris
Olahraga
18 jam yang lalu
Indonesia Kalah, Gol Jasim Elaibi Paksa Indonesia Terbang ke Paris
2
Persib Bersiap Menyongsong Championship Series
Olahraga
22 jam yang lalu
Persib Bersiap Menyongsong Championship Series
3
FIBA dirikan Kantor Perwakilan di Jakarta, Menpora Dito: Wujud Kepercayaan Dunia Basket
Olahraga
23 jam yang lalu
FIBA dirikan Kantor Perwakilan di Jakarta, Menpora Dito: Wujud Kepercayaan Dunia Basket
4
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
Olahraga
6 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
5
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Olahraga
5 jam yang lalu
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ratusan Akademisi bersama 'Jutaan Rakyat' Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap

Ratusan Akademisi bersama Jutaan Rakyat Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap
Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan (Kaos biru) dalam sebuah kunjungan ke masyarakat. (Dok. Ist.)
Kamis, 08 Oktober 2020 11:38 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi UU Omnibuslaw Cipta Kerja (Ciptaker).

Demokrat yang sejak lama menolak UU Ciptaker, kata Syarief, kini makin kokoh sikap lantaran ratusan guru besar hingga dekan dari berbagai universitas juga menyampaikan penolakan terhadap UU Ciptaker melalui surat terbuka kepada Presiden, para menteri, dan DPR RI. Selain Demokrat dan akademisi, penolakan juga menjadi sikap ratusan ribu buruh dan Rakyat.

"Bahkan jutaan," kata Syarief kepada Wartawan Senayan, Kamis (8/10/2020).

Para Guru Besar dan Akademisi, menurut Syarief, adalah orang-orang yang terpercaya untuk mengkaji berbagai isu strategis lantaran pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah dan objektif.

Olehnya itu, menurut Syarief, penolakan Guru Besar terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan secara janggal pada Senin (5/10/2020) harus menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.

"Dari para guru besar karena UU Cipta Kerja sangat bias terhadap kepentingan pengusahan dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil dan lingkungan," ungkap Syarief Hasan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, GoNews Group
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/