Moeldoko Sebut 72% PNS Pilih Prabowo, Pengamat: Berbahaya Jika Kepala Kantor Kepresidenan Produksi Hoaks

JAKARTA - Kepala Kantor Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, 78 persen pegawai BUMN dan 72 persen ASN/PNS memilih Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Dikutip dari republika.co.id, analis sosial politik dari UNJ & Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun menilai pernyataan Moeldoko tersebut tak berdasar dan mencurigakan.

''Pernyataan Moeldoko saya katakan ngaco karena pernyataan tersebut tidak berdasar. Sebab salah satu azas pemilu itu adalah rahasia, tidak ada satu orang pun yang tahu seseorang memilih siapa saat pemilihan dilaksanakan. Termasuk saat para pegawai BUMN dan ASN memilih,'' kata Ubedilah dalam siaran pers yang diterima republika.co.id, pada Kamis (30/5).

Ubedilah menuturkan, jika Moeldoko mengetahui ada 78 persen pegawai BUMN dan 72 persen ASN memilih Prabowo dalam Pilpres 2019, berarti ada yang tidak wajar.

Menurutnya, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Moeldoko melakukan interograsi kepada pegawai BUMN dan ASN untuk mengetahui pilihan politiknya. Kedua, Moeldoko menggunakan aparatnya atau menggunakan alat untuk memantau pilihan pegawai BUMN dan ASN saat di bilik suara. Sehingga semua pegawai BUMN dan ASN diketahui pilihan politiknya.

''Jika kedua hal tersebut dilakukan Moeldoko maka Moeldoko telah melakukan pelanggaran pemilu, karena tidak mengindahkan azas pemilu khususnya azas bebas dan rahasia,'' ungkapnya.

Namun, sambungnya, jika kedua hal tersebut tidak dilakukan maka pernyataan Moeldoko ngaco alias ngarang dan tidak berdasar atau hoaks. ''Berbahaya jika Kepala Kantor Kepresidenan memproduksi hoaks,'' ucapnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan kepada awak media di Komplek Istana Presiden pada Selasa (28/5) lalu. Moeldoko mengatakan bahwa sebanyak 78 persen karyawan BUMN dan 72 persen ASN memilih 02.

''Tahu nggak BUMN yang milih 02? 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yang milih. Di mana menggerakkan?" kata Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/5).

Pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini membantah tudingan bahwa kubu Jokowi-Ma'ruf telah mengerahkan ASN dan pegawai BUMN dalam Pilpres 2019. Dia juga membantah kubu Jokowi menggerakkan aparat kepolisian untuk meraih kemenangan.

''Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak. Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan 100 persen semua,'' ujarnya.***