Sepuluh Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap, KPK: Tak Hapuskan Tindak Pidana

JAKARTA - Sepuluh anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengembalikan uang suap yang diterimanya dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikutip dari liutan6.com, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, pengembalian uang suap tidak menghapuskan tindak pidana yang diduga dilakukan para anggota dewan tersebut.

''KPK menghargai hal ini karena sikap kooperatif pada penegak hukum tentu akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan,'' ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/4/2018).

Febri tidak bersedia merinci nama-nama sepuluh anggota DPRD yang telah mengembalikan uang haram tersebut.

Menurut Febri, pengembalian uang dilakukan saat KPK melakukan pemeriksaan selama dua hari berturut-turut di Brimob Polda Sumut.

Sejauh ini, kata Febri, sudah ada 22 anggota DPRD Sumut yang diperiksa sebagai saksi untuk 38 tersangka. Dia mengatakan penyidik KPK masih berada di Sumut untuk memeriksa saksi dan tersangka.

''Penyidik masih terus mendalami terkait penerimaan-penerimaan yang diterima oleh para anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho,'' ucapnya.

38 Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka. Mereka diduga menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang masing-masing sebesar Rp300 juta hingga Rp350 juta.

Uang yang diterima 38 tersangka dari Gatot itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Kemudian pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara pada tahun 2015.***