Kapal Sapi Jokowi Sudah 2 Kali Kosong, 2 Kementerian Saling Menyalahkan

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyayangkan tidak optimalnya operasi kapal pengangkut ternak dari Nusa Tenggara Timur. Sudah dua kali kapal itu kembali ke Jawa dalam keadaan kosong, padahal pemerintah sudah mengucurkan subsidi untuk tiap pelayarannya.

“Kami menyayangkan kondisi ini,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Hari Setyobudi kepada Tempo, Selasa, 19 Januari 2016.

Hari menyatakan, untuk operasional kapal ternak itu hingga empat bulan mendatang, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan subsidi Rp8 miliar. Dana itu disalurkan melalui PT Pelni sebagai operator kapal ternak. “Kami hanya menyiapkan transportasinya, masalah ternak itu dari Kementerian Pertanian,” ujar Hari.

Menurut Hari, jadwal pelayaran kapal telah diatur untuk berangkat setiap dua pekan. Selain Jakarta, kapal itu melalui pelabuhan di Kota Kupang, Bima, Surabaya, Semarang, dan Cirebon. Dengan demikian, tak ada alasan waktu terlalu sempit untuk menyiapkan ternak yang akan diangkut. “Ini pelayaran terjadwal,” tuturnya.

Kapal pengangkut ternak yang disiapkan Presiden Joko Widodo untuk mengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur pulang ke Jakarta tanpa ternak. Program ini digeber untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, terutama di Jakarta. Biaya angkut per ekor sapi yang semula Rp 1,8 juta disubsidi menjadi hanya Rp 500 ribu. Pemerintah pun mengalami kerugian gara-gara sapi tak terangkut. 

 Hari menerangkan, kapal itu baru sekali berhasil mengangkut ternak, yakni sebanyak 353 ekor sapi saat uji coba pada 11 September 2015. Pada dua pelayaran selanjutnya, kapal itu kembali sampai Cirebon tanpa muatan. 

Karena kosongnya kapal itu, menurut Hari, saat ini Kementerian Pertanian justru mengajukan tambahan rute pelayaran kepada Kementerian Perhubungan. Selain Kupang dan Bima, Kementerian Pertanian meminta kapal singgah pula di dua pelabuhan lain, yakni Waingapu dan Pelabuhan Lembar. “Di sana diperkirakan ada sentra hewan, tapi kami minta disurvei ulang, dimatangkan,” ucap Hari.

Namun Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani justru menyalahkan Pelni. Menurut dia, perusahaan pelayaran pelat merah itu terlalu mendadak membuat jadwal keberangkatan kapal. 

Pada pelayaran kedua ini, Pelni baru menginfokan pada 18 Desember 2015. “Ini terlalu mepet,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Desember 2016.***