Bank Indonesia Tegas Berlakukan Biaya QRIS, Para Pedagang UMKM Ungkap Kekhawatiran

JAKARTA - Keputusan Bank Indonesia untuk menerapkan biaya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebesar 0,3 persen menuai respons negatif dari para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka berpendapat bahwa kebijakan baru ini justru akan mendorong mereka berhenti menggunakan QRIS.

Hermawaty Setyorinny, Ketua Umum IUMKM Indonesia (Akumandiri), menyatakan bahwa QRIS sejauh ini telah menjadi alat bantu yang sangat penting bagi UMKM dalam melakukan transaksi. Selain menghemat biaya administrasi dan menghindari penumpukan uang tunai, QRIS juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan akselerasi transaksi nontunai.

“Namun, jika penggunaan QRIS kemudian dibebani biaya, bisa-bisa pedagang jadi enggan untuk bertransaksi menggunakan QRIS. Menurut saya, ini kurang tepat jika diterapkan pada saat ini,” ujar Hermawaty saat diwawancarai oleh Republika.co.id pada hari Ahad (9/7/2023).

Hermawaty menjelaskan bahwa kondisi UMKM saat ini masih belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Dengan lonjakan harga dan penjualan yang belum kembali normal, biaya tambahan dari penggunaan QRIS dikhawatirkan akan semakin memperberat beban pedagang.

Hermawaty menyarankan Bank Indonesia untuk memikirkan ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan biaya QRIS berpotensi mereduksi transaksi digital dan mendorong pedagang kembali ke metode transaksi konvensional. “Memang biaya QRIS tergolong kecil, namun jika dilihat dari jumlah transaksi yang dilakukan, beban ini tentu akan terasa. Sangat disayangkan jika pedagang akhirnya memilih beralih kembali ke metode konvensional. Menurut saya, kebijakan ini masih perlu dikaji ulang,” tegas Hermawaty. ***