Integrasikan Layanan Digital, Presiden Jokowi Hentikan Pembuatan Aplikasi Baru oleh Kementerian dan Lembaga

JAKARTA – Dalam upaya merampingkan dan memperbaiki layanan pemerintahan digital, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menghentikan inisiasi pembuatan aplikasi baru. Kebijakan ini diputuskan guna memaksimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah ada.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, setelah rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/6/2023).

“Bapak Presiden memandang perlu untuk menghentikan inisiasi pembuatan aplikasi-aplikasi baru oleh kementerian dan lembaga,” tuturnya.

Dengan penghentian inisiasi ini, bukan berarti pemerintah berhenti berinovasi dalam teknologi. Justru, berdasarkan Abdullah, pemerintah akan fokus untuk memaksimalkan penggunaan dan fungsi dari SPBE yang telah ada. Ini dikarenakan jumlah aplikasi yang ada kini sudah mencapai 27.000 lebih.

Pembuatan aplikasi baru dikhawatirkan akan semakin mempersulit masyarakat karena harus membuat akun secara terpisah untuk setiap aplikasi. Dengan pengoptimalan SPBE, diharapkan masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan efisien.

Presiden Jokowi telah menandatangani arsitektur SPBE nasional yang akan disesuaikan dengan konsep Digital Public Infrastructure (DPI). Konsep ini terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange.

Untuk memastikan integrasi ini, Presiden menugaskan kementerian koordinator masing-masing untuk melakukan audit dan klasifikasi terhadap aplikasi yang sudah ada.

“Pada Oktober 2023, diharapkan semua layanan kementerian dan lembaga sudah terintegrasi di bawah koordinator masing-masing,” pungkas Azwar. ***