BNPP Kejar Anggaran Rp7,7 Triliun di Kementerian/Lembaga

JAKARTA - Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Muhammad Tito  mengungkapkan, diperlukan koordinasi terkait penggunaan anggaran sebesar Rp7,7 triliun yang tersebar di kementerian/lembaga untuk membangun perbatasan Indonesia sepanjang tahun 2023. Hal tersebut disampaikan dalam Rakordal (Rapat Koordinasi Pengendalian) pengelolaan batas wilayah negara di Ancol, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

"Kita perlu melakukan koordinasi, anggaran 7,7 triliun yang tersebar di kementerian/lembaga, itu sudah dipakai sampai dengan bulan Juni ini untuk apa? Itulah yang mau dibahas," kata Tito usai Rakordal yang turut dihadiri GoNEWS.co.

Baca Juga: BNPP 'Plototi' Dana Rp8,6 Triliun untuk Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Baca Juga: Rakordal Perbatasan 2023 Undang Ratusan Pejabat 

Dalam rapat, Tito mengungkapkan bahwa BNPP dan kementerian/lembaga penting untuk menyamakan pandangan dalam upaya bersama membangun perbatasan guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di perbatasan negara.

"Samakan pendapat dengan KL, yang penting uang sudah dialokasikan oleh Bapennas, Menteri Keuangan, tahun ini, 7,7 triliun itu, itu betul-betul tersalurkan untuk membangun perbatasan," kata Tito.

Baca Juga: BNPP dan BRIN Rumuskan Terobosan Program Aplikatif di Perbatasan Negara 

Baca Juga: Prof Zudan Minta Jajaran BNPP lakukan Branding Pengelolaan Perbatasan 

Tito menandaskan, "Uang untuk di perbatasan jangan dipakai untuk yang lain."

Terkhusus kepada internal BNPP, Tito meminta agar badan ini memiliki konsep yang jelas mengenai pembangunan perbatasan. "Setelah itu, kita mengarahkan lembaga-lembaga terkait."

Sebagai informasi, BNPP beranggotakan 27 kementerian/lembaga dan 15 pemerintah provinsi. Badan ini diarahkan oleh 4 kementerian koordinator termasuk Kemenko Polhukam RI sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Turut hadir dalam Rakordal 2023 ini, Ketua Dewan Pengarah BNPP Mahfud MD dan Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel.***