Jamiluddin Ritonga: Reshuffle Hanya Pemuas Politis

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet yang tengah marak dibicarakan belakangan ini, khususnya terkait menteri dari partai Nasdem, menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Namun, menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, reshuffle tersebut hanya akan menjadi pemenuhan kepentingan politik belaka.

Menurut Ritonga, jika reshuffle dilakukan atas dasar kinerja, maka itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Namun, kinerja tiga menteri dari Nasdem selama ini dinilai baik dan tidak ada komentar dari Presiden Joko Widodo terkait kinerja mereka.

"Kalau mengacu pada kinerja, tentu lebih layak menteri lain yang di reshuffle. Menteri pendidikan, menteri koperasi, dan menteri sosial lebih layak di reshuffle daripada menteri dari Nasdem. Tiga menteri ini sampai sekarang belum terdengar prestasinya," ungkap Ritonga dalam pernyataannya kepada wartawan, Senin (15/5/2023).

Ritonga juga menyoroti peran wakil menteri yang dianggap terlalu banyak dan tidak terlalu terasa dampaknya. Menurutnya, hanya sedikit wakil menteri yang terkenal aktif seperti wakil menteri keuangan dan wakil menteri kesehatan. Oleh karena itu, lebih baik mengurangi jumlah wakil menteri agar dapat menghemat anggaran.

Menurut Ritonga, jika Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri dari Nasdem, bukan karena kinerjanya yang rendah. Reshuffle tersebut dilakukan semata-mata atas pertimbangan politik belaka.

"Jadi, reshuffle yang akan dilakukan tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi. Reshuffle hanya untuk memuaskan nafsu politis dengan mendepak menteri-menteri yang tak sealiran," tambahnya.

Ritonga menegaskan bahwa pendekatan reshuffle yang seperti ini tentu tidak baik bagi kemajuan bangsa dan negara. "Perubahan kabinet yang dilakukan semata untuk kepentingan politis hanya akan membawa dampak negatif bagi bangsa dan negara," tegas mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP Jakarta itu.

Ritonga berharap pemerintah dapat melakukan reshuffle kabinet dengan pertimbangan yang jelas dan tidak semata untuk kepentingan politis belaka.***