"Soal polusi udara, solusinya bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Pemilik-pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies di Tennis Indoor Senayan, dikutip dari detikNews, Senin (8/5/2023).
Anies menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat guna menghadapi tantangan lingkungan hidup. Ia menjelaskan bahwa emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik sebenarnya lebih tinggi daripada bus berbahan bakar minyak, terutama jika memperhitungkan jumlah penumpang yang diangkut.
"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil pribadi memuat orang jauh lebih sedikit," tegas Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menduga konsumen akan membeli mobil listrik sebagai kendaraan kedua atau ketiga, bukan sebagai pengganti kendaraan bermotor yang sudah dimiliki. Akibatnya, subsidi mobil listrik hanya akan menambah kemacetan jalan raya.
"Pengalaman kami di Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia justru akan menambah jumlah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," papar Anies.
Anies menekankan pentingnya mengalokasikan sumber daya negara melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan hanya untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, terutama di media sosial.
Sebagai solusi yang lebih baik, Anies menyarankan penambahan jumlah angkutan umum bertenaga elektrik. Menurutnya, ini bisa menjadi jawaban atas dua permasalahan utama di Indonesia, yaitu polusi udara dan kemacetan lalu lintas.
"Insya Allah, jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan kedepannya dipenuhi oleh kendaraan kendaraan umum berbasis listrik," tutur Anies.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebelumnya telah mengumumkan subsidi untuk pembelian mobil listrik berupa potongan pajak 10 persen. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk mobil listrik dengan kandungan lokal atau TKDN minimal 40 persen. ***
