Duh Parah Nih! China Minta APBN Indonesia Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat

JAKARTA - China Development Bank (CDB) meminta Indonesia agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jadi jaminan utang dari pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Indonesia dan CDB sendiri telah menyepakati besaran pinjaman untuk pembayaran cost overrun proyek Kereta Cepat senilai US$560 juta atau Rp8,34 triliun (asumsi kurs Rp14.900 per dolar AS).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, sejauh ini kedua pihak masih terus membahas besaran bunga, struktur penjaminan pinjaman, serta tenor atau durasi pinjaman.

Luhut menjelaskan, pihak China menginginkan adanya struktur penjaminan pembayaran pinjaman tersebut dari APBN.

Dengan skema tersebut, CDB akan mendapatkan pembayaran pinjaman dari APBN jika nantinya Indonesia tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjaman tersebut.

Namun kata Luhut, pihak Indonesia menginginkan penjaminan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII.

"Ini masih dibahas. Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka [China] mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang, makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut, Senin (10/4/2023).

Setelah seluruh proses negosiasi rampung kata Luhut, dana pinjaman tersebut kemudian akan dialirkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang kemudian menyetorkannya ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator Kereta Cepat.

Luhut memastikan Kereta Cepat akan resmi beroperasi pada 18 Agustus 2023 mendatang sebagai kado HUT ke-78 RI. Target Commercial Operation Date (COD) Kereta Cepat tersebut dipilih karena berdekatan dengan hari ulang tahun Indonesia. Masa uji coba atau trial akan dilaksanakan pada Mei 2023.

Pemerintah Indonesia juga mengharapkan kehadiran tokoh-tokoh pimpinan dari pemerintah China untuk menghadiri seremonial peresmian operasi Kereta Cepat. Hal ini telah disampaikan ke pemerintah China saat Luhut bersama delegasi Indonesia berkunjung pada 4-6 April 2023.

“Sudah kami sampaikan harapan kehadiran dari Pemerintah China, karena selalu ada keraguan dari masyarakat kita di sini bahwa ini Kereta Cepat tidak selesai,” tandasnya.***