KPU Bantah Datanya Bocor
 |
| Tangkapan layar akun "Bjorka" menjual 105 juta data penduduk Indonesia di forum online "Breached Forums", Selasa, 6 September 2022. (foto: ist. via kompas) |
Rabu, 07 September 2022 17:41 WIB
JAKARTA - Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon menyampaikan bantahan kepada wartawan, kemarin, terkait kabar data KPU bocor di Breached Forums.
"Setelah kami analisis, coding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU," ujar Betty sebagaimana dikutip GoSumbar.com, Rabu (7/9/2022) dari kompascom.
Baca Juga: Parpol-Parpol Ini sudah Punya Akun Sipol KPU
Baca Juga: KPU Sebut Sipol Baru Mudahkan Parpol Unggah Dokumen
Sejauh ini, kata Betty, koordinasi dengan tim satgas keamanan siber KPU terus dilakukan. Ia pun memastikan, semua sistem informasi di KPU RI masih kondusif kondisi keamanannya.
Sebelumnya, akun "Bjorka" di forum online "Breached Forums" membagikan 105 juta data penduduk Indonesia yang diklaim bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemarin.
Baca Juga: KPU Siap Laksanakan Pemilu 2024
Baca Juga: Serius Persiapkan Pemilu 2024, Kemendagri Hadiri Rapat dengan DPR dan KPU
Dalam unggahannya, Bjorka menyebut memiliki file berukuran 4 GB (Compressed) atau 20 GB (Uncompressed).
File berisi data penduduk warga Indonesia yang berjumlah secara spesifik sebanyak 105.003.428 itu, dijual oleh Bjorka di Breached Forums seharga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp74,4 juta.
Baca Juga: Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022 - 2027 Dilantik Jokowi
Baca Juga: DPR Dorong Validasi Data Industri Kecil Menengah
Untuk membuktikan keabsahan data yang dijualnya, Bjorka kemudian juga membagikan file spreadsheet sampel berisi 2 juta data penduduk Indonesia. File sampel yang diberi judul "DPTKPU2M" itu bisa diunduh secara bebas dan gratis.
Dari file sampel tersebut, diketahui terdapat sejumlah data penduduk Indonesia yang terbagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis data yang dibagikan Bjorka dalam file sampel itu adalah sebagai berikut:
Baca Juga: DPR Dorong Pemuda Sadar Perlindungan Data Pribadi
Baca Juga: Akademisi UI: 6 Bulan Mendatang Krusial dalam Memitigasi Inflasi
1. Data kode wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan)
2. Data nomor TPS (Tempat Pemungutan Suara)
3. Data nama lengkap penduduk
4. Data nomor KK (Kartu Keluarga)
5. Data NIK (Nomor Induk 6. Kependudukan atau nomor KTP)
6. Data tempat dan tanggal lahir
7. Data usia dan jenis kelamin
8. Data alamat domisili
8. Data status penyandang disabilitas
***
