Menuju Tahun Politik, Pensiunan Diajak Bantu Cegah Konflik Horizontal

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal. Ajakan itu disampaikan Suhajar dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Periode 2022-2027 di Ruang Asmat, Mandiri Club, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2022).

Keterangan Puspen Kemendagri kepada GoSumbar.com menyebut, peran pensiunan dalam mencegah terjadi konflik dinilai penting mengingat situasi saat ini yang semakin dekat dengan tahun politik. Situasi tersebut diyakini berpotensi meningkatkan afiliasi organisasi kemasyarakatan dan terjadinya konflik horizontal di lingkup masyarakat.

Baca Juga: Sekjen Kemendagri Harap Kerjasama Survei Demarkasi Indonesia-Malaysia Semakin Baik 

Baca Juga: Dukung Indonesia Emas 2045, Kemendagri Terus Tingkatkan Kompetensi ASN Antikorupsi 

"Pak Menteri (Mendagri) hanya ada satu pesan bahwa menjelang tahun politik 2024 nanti semua kekuatan bangsa diharapkan dapat membantu pemerintah menyukseskan dan kemudian meningkatkan partisipasi politik rakyat," terang Suhajar.

Dalam kesempatan itu, Suhajar menyampaikan terima kasih kepada para pensiunan yang telah berdedikasi selama menjalankan tugas dinas. Sebagai generasi penerus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pihaknya berkomitmen menyempurnakan tugas-tugas yang telah dikerjakan. Atas nama pemerintah, Suhajar juga menyampaikan permohonan maaf, bila dalam melayani para pensiunan masih terdapat ketidaksempurnaan.

Baca Juga: 300 Mustahik di Kemendagri Terima Zakat 

Baca Juga: Pemdes Kemendagri Terima Audiensi Para Kepala Desa Kabupaten Sijunjung 

Dirinya berharap, para pensiunan dapat terus membantu pemerintah dalam menyempurnakan pelayanan yang ada. Selain itu, diharapkan pula agar berbagai pihak dapat memberikan masukan terhadap birokrasi agar kinerja pelayanannya semakin baik.

Di sisi lain, dia mengungkapkan sistem birokrasi yang dijalankan saat ini telah berubah dibanding masa terdahulu. Saat ini, jabatan-jabatan struktural semakin berkurang dan berganti menjadi jabatan fungsional. Hal itu, terang Suhajar, merupakan implementasi dari new public services menuju dynamic government. Sistem birokrasi tersebut berkaitan dengan revolusi digital berbasis internet dan revolusi industri 4.0.

Baca Juga: Sekjen Kemendagri: Ormas Berperan 20 Persen Majukan Daerah 

Baca Juga: Kemendagri dan World Bank Matangkan Konsep Pengelolaan Sampah 

"Hari ini kita menyaksikan itu mulai terjadi. Inilah perubahan-perubahan yang sedang kami jalani di dalam organisasi pemerintahan hari ini menuju ke dynamic government," tandasnya.***