Soal Wacana Penundaan Pemilu, Jusuf Kalla: Melanggar Konstitusi

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan para elite politik untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. JK menegaskan, jika menunda waktu Pemilu dari jadwal yang telah ditetapkan merupakan pelanggaran konstitusi.

"Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah," kata JK dalam keterangannya persnya, Jumat (4/3/2022).

JK berpendapat, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik kepentingan. Sehingga JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja. "Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," ungkap politisi senior Golkar ini.

Menurut JK, konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. JK khawatir, jangan sampai wacana penundaan Pemilu berujung masalah sebab adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri. "Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," tegas JK.

Sebagaimana diketahui, usulan penundaan Pemilu 2024 pekan ini hangat menjadi perbincangan publik. Hal ini mulanya diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usulan ini lantas didukung oleh Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.***