Selalu Picu Kerumunan, Saatnya PT Pos harus Pro Aktif Salurkan Bansos ke Rumah Warga

JAKARTA - Di berbagai daerah seringkali terjadi kerumunan saat antre pengambilan bantuan sosial di PT Pos Indonesia. Tidak sedikit juga warga yang berdesakan dan merogoh kocek pribadi demi mengambil jatah bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19 itu.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy meminta sebaiknya pengambilan bansos baik yang berupa uang tunai ataupun beras tidak dilakukan di tempat-tempat umum.

Itu disampaikan Muhadjir karena melihat banyak warga yang harus mengeluarkan uang untuk transportasi hanya demi mendapatkan bansos. Sehingga ia menilai sebaiknya PT Pos lebih pro aktif dengan mengantarkan bansosnya ke rumah-rumah warga.

"Jangan dikumpulkan di tempat umum seperti ini. Tadi saya tanya warga ada yang ke sini jauh naik kendaraan umum, naik ojek, kan jadi uang yang diberikan ini jadinya kebuang juga kan. Sebaiknya proaktiflah, PT Pos datang ke lokasi dengan berasnya diantar ke rumah-rumah," kata Muhadjir saat meninjau pelaksanaan penyaluran bansos di PT Pos, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/8/2021).

Untuk penyaluran bansos ke rumah warga, PT Pos bisa bekerja sama dengan pihak RT, RW, Dasawisma, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, bahkan aparat TNI dan Polri. Dengan demikian, penyaluran bansos akan terasa lebih memudahkan masyarakat serta mengurangi potensi kerumunan penyebab penularan Covid-19.

"PT Pos sudah tau kok itu. Kan sudah ada itu, biaya untuk transport juga sudah dihitung, dimasukkan di dalam PT Pos. Jadi itu sudah dihitung bagian dari kontrak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan PT Pos," ucapnya.

Sementara itu, perwakilan PT Pos Regional VI Makassar di Kalsel, Pramono Djati mengutarakan bahwa secara penugasan dari Bulog, penyerahan bansos dilakukan di titik-titik terdekat dengan KPM. Namun dalam pelaksanaannya tetap tergantung dari daerah masing-masing.

"Untuk di wilayah Kalsel ada masalah geografis. Antar desa/kelurahan itu jaraknya jauh-jauh, jadi diusahakan titik baginya yang terdekat. Kita pernah datang langsung ke rumah KPM tapi justru keberhasilan sampainya rendah karena kadang orangngnya tidak ada dan sebagainya jadi memperpanjang waktu," terangnya.

Oleh sebab itu, kata Pramono, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan maka PT Pos membagi waktu pembagian bansos dalam beberapa kali tahapan. "Jadi sehari itu maksimal 400 KPM di satu titik, kita bagi lagi misalnya untuk yang pagi dan siang. Protokol kesehatan juga kita lakukan secara ketat," tegas Pramono.

Berdasarkan data progres bansos di Kota Banjarmasin per-3 Agustus 2021, tahap 5-6 bulan Mei-Juni sebesar 76 persen sedangkan bansos beras untuk Provinsi Kalsel secara keseluruhan telah mencapai 100 persen.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR, Achmad menyoroti sistem penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang dianggap tidak efektif sehingga mengundang kerumunan. Menurut dia hal ini terjadi karena pemerintah tidak mengerti dan tidak mengkaji matang program yang dibuat.

Misalnya, soal pembagian BST yang mengakibatkan terjadi kerumunan karena dibagikan di Kantor Pos, padahal kata Dia, Kantor Pos itu hanya satu per kecamatan dengan jumlah petugas yang terbatas. Sementara penduduk satu kecamatan itu puluhan ribu.

"Bagaimana tidak menimbulkan kerumunan. Pemerintah membuat aturan tidak berkerumun tapi malah mengundang masyarakat untuk berkerumun. Jadi bertentangan dan menabrak kebijakan sebelumnya," ujarnya.

Lebih lanjut, legislator dari Dapil Riau I itu menilai banyak program pemerintah yang bertolak belakang dengan pelaksanaannya sehingga mengundang persoalan dan perdebatan baru.

"Ya begitulah kalau membuat suatu program yang tidak mengkaji persoalan dari hulu ke hilir. Padahal ini yang harus diperhatikan," tambahnya," sebutnya.

Oleh karena itu, dia meminta kedepannya agar harus membuat program secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak dan lembaga terpercaya dalam pelaksanaannya agar masyarakat menilai pemerintah sungguh-sungguh dalam menjalankan program dan kebijakannya.

"Selama ini yang terjadi pelaksanaan programnya di lapangan itu yang membuat program pemerintah itu kacau," pungkasnya.***