Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Aditya Bagus Arfan Tuntaskan Misi di Pertamina Indonesian Grand Master Tournament 2024
Olahraga
17 jam yang lalu
Aditya Bagus Arfan Tuntaskan Misi di Pertamina Indonesian Grand Master Tournament 2024
2
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
Umum
14 jam yang lalu
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
3
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
Nasional
13 jam yang lalu
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
4
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor 'Temurun' Jadi Ajang Fun Run
Umum
13 jam yang lalu
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor Temurun Jadi Ajang Fun Run
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Kasus Covid Tak Kunjung Reda, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Terus Genjot Vaksinasi

Kasus Covid Tak Kunjung Reda, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Terus Genjot Vaksinasi
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: Istimewa)
Rabu, 28 Juli 2021 16:35 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Masa PPKM lanjutan ini adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk menggenjot program vaksinasi.

Pasalnya meski telah berlalu hampir satu bulan PPKM darurat diberlakukan, indikator kasus positif baru harian dan positive rate hasil testing masih tinggi. Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Rabu (28/7/2021).

Mulyanto melihat, proses vaksinasi masih sangat lambat yakni rata-rata di bawah 1 juta dosis per hari dengan jangkauan 15 persen dari populasi. Sehingga tak heran NikkeiAsia, terkait dengan indeks recovery yang memprediksi seberapa dekat negara-negara pulih dari pandemi, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dari 120 negara.

Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi PKS itu, minta Pemerintah libatkan kader PKK dan Posyandu se-Indonesia untuk meningkatkan kecepatan program vaksinasi. Karena kader PKK dan Posyandu memiliki keterampilan di bidang kesehatan masyarakat dan menyebar di seluruh pelosok.

"Pemerintah jangan malah menerjunkan BIN, yang bukan tupoksinya. Biarlah BIN menjalankan tugas mencari, mengelola dan menganalisis data intelejen. Jangan dibebani dengan tugas vaksinasi," tegas Mulyanto.

Lambatnya vaksinasi kata Dia, sejatinya bukan karena ketiadaan vaksin tapi karena distribusi dan operasionalisasi di lapangan. "Vaksin yang terserap baru 37 persen dari total. Selain itu ditengarai vaksin Sinovac masih numpuk berupa bahan baku di BUMN Bio Farma. Sehingga banyak daerah yang mengeluhkan kehabisan vaksin," tadasnya.

Dari jumlah dosis vaksin yang diimpor, sebagaimana disampaikan pihak Pemerintah (27/7), total sebanyak 173.306.740 dosis, baru sebanyak 64.13 juta yang telah digunakan untuk vaksinasi baik dosis kesatu maupun kedua, atau baru sekitar 37 persen dari dosis vaksin yang ada. Dengan demikian stok vaksin yang masih tersedia sebesar 67 persen.

Untuk diketahui, menurut keterangan Pemerintah, sampai tanggal 26 Juli 2021, jumlah orang yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 45.5 juta orang atau 21.9 persen dari target. Sementara mereka yang telah menerima dosis lengkap sebanyak 18.6 juta orang atau sebesar 8.9 persen dari target.

Bila berdasarkan prosentase populasi sebagaimana dirilis Our World in Data, maka Indonesia baru memvaksinasi penduduknya sebesar 15 persen dari populasi. Kecepatan vaksinasi kita rata-rata masih di bawah 1 juta dosis per hari. Sementara program vaksinasi di Malaysia dan Thailand masing-masing sudah mencapai 37.5 persen dan 17.4 persen populasi. Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Vietnam.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/