Kritik Rizal Ramli, Jamiluddin Ritonga: Responlah Substansinya, Bukan Personalnya

JAKARTA - Rizal Ramli mengaku mendapat pesan dari seorang pejabat tinggi negara. Salah satu pesannya, Rizal Ramli dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk tanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.

Pesan yang diterima Rizal Ramli tersebut mendapat perhatian dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga yang diutarakan kepada GoNews.co, Sabtu (17/7/2021).

"Kalau hal itu benar disampaikan seorang pejabat tinggi negara, tentu sangat disayangkan. Tidak sepatutnya ada pejabat tinggi negara yang dengan mudah menilai adanya niat buruk di balik kritik yang disampaikan Rizak Ramli," tandas Jamil.

Tuduhan tersebut mengindikasikan, pejabat tinggi negara itu tidak menanggapi substansi kritik yang disampaikan Rizal Ramli. Sang pejabat tinggi negara itu justru menanggapi di luar substansi kritik, seperti tuduhan tanam dulu birahi politik Anda.

"Bila kritik direspons dengan cara demikian, tentu si penerima kritik memperluas masalah dengan menyerang pribadi pengritik. Cara merespons kritik seperti inilah yang membuat kritik di Indonesia menjadi tidak produktif," papar penulis buku Tipologi Perang Persuasif ini.

Menurut Jamil, kritik kerap dibalas dengn menyerang pribadi si pengritik. Akhirnya kritik berkembang pada saling serang pribadi, sementara substansi kritik menguap entah ke mana.

Padahal, jelasnya, kritik itu bagian integral dalam menuju cita-cita bersama. Kalau kritik dibalas dengan menghina sosok si pengritik, maka sudah dipastikan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara sulit diwujudkan. "Jadi, kritik tidak boleh dibalas dengan menyerang ke ranah privat, apalagi menjatuhkan atau menghina pihak yang dikritik. Hal ini seyogyanya dipahami semua anak bangsa, termasuk pejabat tinggi negara, yang merasa menganut paham demokrasi," jelas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Karena itu, semua pejabat tinggi negara dan anak negeri, sudah saatnya menempatkan kritik dalam koridor demokrasi. Kritik tidak boleh untuk mendominasi pihak lain, tapi untuk menuju kebaikan bersama. "Kalau pejabat tinggi negara memiliki penilaian seperti itu, tentu apa yang dialami Rizal Ramli tidak perlu terjadi. Semoga pejabat negeri ini semakin dewasa dalam menerima kritik," pungkasnya.***