Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Olahraga
20 jam yang lalu
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
2
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
Olahraga
20 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
3
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
Sumatera Barat
19 jam yang lalu
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
4
Kuasa Hukum Tepis Isu Sarwendah Ajukan Gugatan Cerai kepada Ruben Onsu
Umum
9 jam yang lalu
Kuasa Hukum Tepis Isu Sarwendah Ajukan Gugatan Cerai kepada Ruben Onsu
5
Ria Ricis Resmi Jadi Janda, Teuku Ryan Wajib Nafkahi Anak
Umum
9 jam yang lalu
Ria Ricis Resmi Jadi Janda, Teuku Ryan Wajib Nafkahi Anak
6
Icha Yang Pukau Pengunjung Whiterabit Monteyra
Nasional
8 jam yang lalu
Icha Yang Pukau Pengunjung Whiterabit Monteyra
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Komisi X DPR Dukung PTM Berlangsung Juli 2021

Komisi X DPR Dukung PTM Berlangsung Juli 2021
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat menjadi narasumber diskusi di Media Center Parlemen, Kamis (10/6/2021). (Foto: GoNews.co)
Kamis, 10 Juni 2021 18:27 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Juli 2021. PTM dilaksanakan dua hari dalam seminggu.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, pihaknya setuju dengan gagasan Presiden Jokowi. Karenanya Komisi X DPR RI tetap mendukung apapun yang menjadi keputusan Menteri Nadiem terkait PTM ini.

"Opsi ini sebagaimana Mas Nadiem, saya mendukung. Komisi X mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan, itu yang pertama," kata dia dalam diskusi 'Dialektika Demokrasi' di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/6/2021).

Kendati begitu, Nadiem menjelaskan, PTM tetap tidak akan dilakukan serentak di semua wilayah Indonesia. Apalagi, Indonesia saat ini masih dilanda pandemi Covid-19. "Apakah opsi yang ditawarkan oleh Pak Jokowi harus terlaksana ke seluruh sekolah, jawabannya tidak. Karena PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional, karena dalam SKB 4 menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak, bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah kabupaten kota," urai politisi PKB ini.

Selain itu, Huda menambahkan, di dalam SKB juga menyebutkan bahwa orang tua masih punya hak otoritatif, dalam hal ini menentukan apakah anak-anak mereka tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau mengikuti aturan PTM.

"Jadi perdebatan publik itu sebenarnya bisa di tuntaskan ketika merujuk pada SKB 4 menteri. Bahwa ketika ada orang tua protes, enggak usah protes, karena orang tua ada opsi untuk tetap menolak, dengan cara tetap melaksanakan PJJ," tandasnya.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/