DPR: Pembatalan Haji Terlalu Prematur dan Tidak Clear

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengatakan, pembatalan haji oleh Pemerintah terlalu prematur dan tidak clear.

Hal tersebut diungkapkanya, menanggapi pembatalan pemberangkatan jamaah haji tanah air ke Arab Saudi yang sudah diumumkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

"Pemerintah seharusnya masih bisa memastikan mendapatkan kuota jamaah haji mengingat sejatinya pemerintah Arab Saudi membuka bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji tahun ini. Oleh karena itu pembatalan haji yang diumumkan pemerintah terlalu prematur dan tidak clear," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Minggu (06/06/2021) malam.

Keputusan pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 dan telah ditetapkan pada 3 Juni 2021 lalu dianggapnya juga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Karena tidak clear keputusan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya kepada penyelenggara ibadah haji dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya," ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Bahkan menurut Dia, pembatalan tersebut juga telah menimbulkan spekulasi negatif. Pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia, bahkan dikaitkan dengan keinginan pemerintah menggunakan dana haji untuk berbagai kepentingan pembangunan di luar haji.

Pihak Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku tidak tahu menahu soal berangkat tidaknya jamaah haji akhirnya harus melakukan klarifikasi. BPKH juga menyatakan dana haji aman dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan lain, termasuk untuk kepentingan investasi di bidang pembangunan infrastruktur.

"Meski sudah ada klarifikasi, publik masih banyak yang menyangsikan penjelasan Kepala BPKH Anggito Abimanyu. Pasalnya selama ini BPKH juga kurang transparan menjelaskan arus kas dana haji," tandasnya.

Masyarakat katanya lagi, tidak tahu dibelikan sukuk dan berapa imbalan yang diperoleh selama ini dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Juga tidak pernah ada laporan neraca tahunan kepada publik sebagaimana yang selalu dilakukan oleh perusahaan yang menjunjung tinggi akuntabilitas keuangannya kepada masyarakat.

Spekulasi penggunaan dana haji di luar peruntukannya itu semakin menguat di tengah-tengah isu pemerintah kesulitan pendanaan pembangunan. Sumber pajak tidak bisa mencapai target yang diharapkankan. Sempat Menteri Keuangan usul dalam raker dengan Badan Anggaran DPR RI untuk membuka tax amnesty jilid II.

Sementara sumber dana pinjaman luar negeri menurut laporan BPS hutang negara per April 2021 sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun yang berarti mencapai 41,18 persen rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat dari awal tahun 2021 di angka 38,68 persen.

Ada yang mengira di masa Covid-19 pemerintah Arab Saudi masih menutup Masjidil Haram. Namun sebagaimana diketahui, melalui surat Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang dilansir sejumlah kantor berita belakangan ini, dinyatakan pemerintah Arab Saudi mengizinkan 60.000 jemaah melaksanakan haji tahun ini. Dinyatakan pula bahwa 45.000 di antaranya dizinkan berasal dari luar negeri.

"Oleh karena terlalu prematur dan menimbulkan kontroversi, disarankan agar pemerintah bersikap transparan dan kembali membuka komunikasi yang lebih serius dengan pemerintah Arab Saudi guna mendapatkan kuota," tegas anggota DPR asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.

"Langkah serius diperlukan bukan hanya untuk menghapus spekulasi tetapi lebih penting dari itu semua agar jamaah haji kita yang sudah antri puluhan tahun bisa berangkat sesuai kuota yang diperoleh tahun ini," pungkasnya.***