Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kembali Hadir Selepas Pandemi Covid-19, Titan Run 2024 Siap Manjakan Para Runner
Olahraga
24 jam yang lalu
Kembali Hadir Selepas Pandemi Covid-19, Titan Run 2024 Siap Manjakan Para Runner
2
Shin Tae-yong Panggil 22 Pemain untuk Laga Lawan Irak dan Filipina
Sepakbola
8 jam yang lalu
Shin Tae-yong Panggil 22 Pemain untuk Laga Lawan Irak dan Filipina
3
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
Sepakbola
7 jam yang lalu
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
4
Korea Utara Jumpa Jepang di Final Piala Asia Wanita U-17
Olahraga
8 jam yang lalu
Korea Utara Jumpa Jepang di Final Piala Asia Wanita U-17
5
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
Olahraga
7 jam yang lalu
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
6
Borneo FC Miliki Motivasi Tinggi Untuk Revans di Leg Kedua
Olahraga
7 jam yang lalu
Borneo FC Miliki Motivasi Tinggi Untuk Revans di Leg Kedua
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Ketua DPD RI Dukung Pembentukan Kabupaten Sambas Utara

Ketua DPD RI Dukung Pembentukan Kabupaten Sambas Utara
Ketua DPD RI, LaNyalla saat menerima audiensi Wakil Bupati Sambas, Hairiah. (Foto: Humas)
Kamis, 03 Juni 2021 02:31 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Utara, hasil dari pemekaran Kabupaten Sambas.

Dukungan disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi Wakil Bupati Sambas, Hairiah, di kantor DPD RI, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Ia didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Pembentukan DOB Kabupaten Sambas Utara masih terus berproses. Menurut Hairiah, Pemprov Kalbar dan DPRD sudah menyepakati hal itu.

"Sambil menunggu moratorium, kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya kita minta dukungan ke DPD karena wakil daerah dan kita tahu keberpihakan Ketua DPD terhadap daerah sangat besar," jelas Hairiah.

Selain pemekaran, ia juga mengadukan masalah perijinan yang sebelumnya kewenangan daerah kini menjadi kewenangan pusat.

"Kita masih bingung karena perijinan ditarik ke pusat, tetapi regulasi-regulasi dibawahnya belum ada kepastian. Misalnya ijin dampak lingkungan dan lain-lain," lanjut Hairiah yang juga anggota DPD periode 2009-2014.

Aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari LaNyalla. Menurutnya, pemekaran wilayah bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita akan ikut dorong agar pemekaran Kabupaten Sambas segera diusulkan. Ini penting mengingat Sambas sebagai daerah terluar yang berbatasan dengan Malaysia harus menjadi lebih maju," ujarnya.

Mengenai perijinan, Senator asal Jawa Timur itu mengatakan akan meminta kejelasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Soal perijinan ini banyak jadi curhatan kepala daerah. Nanti kita minta KLHK dan Kemenko Ekonomi untuk memberi kepastian hal ini," jelasnya.

LaNyalla juga menyatakan siap membantu proses perubahan Institut Agama Islam (IAI) Sambas agar menjadi IAIN Sambas.

"Kita akan bantu proses itu. Karena ini berhubungan dengan SDM di wilayah perbatasan juga. Dengan berubah dari swasta ke negeri tentu biaya menjadi murah sehingga bisa diakses oleh masyarakat," ucap LaNyalla.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/