Rapat Paripurna, Dyah Roro Esti Usul Komisi VII DPR Dibubarkan

JAKARTA - Rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI dikejutkan dengan usulan anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti agar komisinya dibubarkan saja. 

Lantas, apa alasan Dyah Roro mengusulkan Komisi VII dibubarkan?

Paripurna DPR itu digelar di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dalam rapat paripurna, memang diberikan waktu kepada anggota DPR RI untuk memberikan interupsi dan pandangannya. Dyah Roro Esti kemudian menjelaskan bahwa saat ini Komisi VII hanya bermitra dengan Kementerian ESDM, sebab Kemenrsitek sudah dilebur dengan Kemendikbud.

"Saya ingin mengutarakan isi hati mayoritas atau mungkin seluruh Komisi VII saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian, yaitu Kementerian ESDM mengingat Ristek sudah bergabung dengan Kemendikbud maka otomatis menjadi mitra Komisi X dan Kementerian LHK bermitra dengan Komisi IV yang tentu berbeda dengan periode sebelumnya di mana pada waktu itu KLHK bermitra dengan dua komisi, yaitu Komisi IV dan Komisi VII," kata Dyah.

Menurut Dyah Roro Esti, Komisi VII akan sulit jika hanya bermitra dengan Kementerian ESDM. Komisi VII, kata Roro, sudah meratifikasi perjanjian NDC (Nationally Determined Contributions) terkait iklim.

Roro menilai Komisi VII akan merasa sia-sia jika hanya bermitra satu kementerian. Roro mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk menambah mitra Komisi VII.

Legislator Golkar itu berpandangan, sepatutnya satu komisi di DPR bermitra lebih dari satu kementerian/lembaga. Roro memohon agar Komisi VII diberikan lebih dari satu mitra kerja.

"Intinya pimpinan, menurut saya akan kurang efektif jika Komisi VII ini hanya bermitra dengan satu kementerian. Mengingat juga ada total 33 kementerian dan 11 komisi di DPR RI. Logikanya, satu komisi bermitra dengan 3 kementerian ketika kita bagi rata-rata. Maka dari itu saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan ataupun ristek," ujarnya.

Jika tidak, menurut Roro lebih baik Komisi VII dibubarkan saja atau dilebur dengan komisi lain. Pimpinan DPR diminta mempertimbangkan usulan Roro ini.

"Dengan tujuan agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan sebaik mungkin dan kalau tidak demikian saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja. Lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja. Jadi saya mohon, saya mohon sekali pertimbangannya. Terima kasih," tuturnya.***