Pengiriman Ribuan Personel TNI Amankan Natal Papua 2020 Diendus Politis

JAKARTA - Senator Papua Barat, Filep Wamafma menilai, negara agar tak perlu melakukan penetrasi politik dalam perayaan Natal 2020 di Papua. Pernyataan Filep, menyusul diterjunkannya 4.850 prajurit TNI untuk pengamanan Natal di Papua, berdasarkan pemberitaan nasional.

"Secara kondisi riil, bisa dipandang seperti itu (dugaan penetrasi politik)" kata Filep kepada GoNews.co, Kamis (24/12/2020) siang.

Alih-alih menerapkan pendekatan politik untuk meningkatkan kepercayaan rakyat Papua dan Papua Barat kepada negara dengan mengirim ribuan pasukan TNI untuk mengamankan Natal 2020, menurut Filep, sebaiknya negara berfokus pada penyelesaian kasus hukum terkait tewasnya orang-orang dalam beberapa insiden di Papua.

"Jadi, obati saja dulu luka orang-orang Papua dengan penegakan hukum itu," kata Filep.

Sejauh ini, Filep menyatakan, TNI dan Polri telah berperan cukup baik, mereka juga dekat dengan rakyat Papua dan Papua Barat. "Yang perlu kita dorong adalah penegakkan hukumnya,".

"Saya sangat mengapresiasi Puspen TNI yang telah berani mengungkapkan bahwa ada anggota yang melakukan tindakan mematikan terhadap orang Papua. Jenazah korban dibakar dan sempat akan dihilangkan. Ini tanda bahwa ada operasi militer di Papua. Selanjutnya, tinggal ditegakkan hukum atas peristiwa tersebut. Dan penegakan hukum juga berlaku untuk insiden-insiden lain yang menewaskan orang Papua ataupun personel TNI-Polri," kata Filep.

Filep melanjutkan, "momen Natal 2020, seharusnya tidak dijadikan momen politik,".

"Perlu diingat bahwa pengamanan Natal itu termasuk bentuk pengamanan ketertiban umum, dan itu tugas polisi. Cukup. Bukan TNI," tandas Filep.

Lebih jauh, Filep menyatakan, dirinya khawatir bahwa pendekatan politik dengan mengirim militer untuk pengamanan Natal, malah makin menguatkan persepsi bahwa Papua tidak aman. "Padahal, dalam konteks perayaan Natal, kami merasa aman-aman saja di sini,".

"Dan ketika Papua terus-menerus dipresepsikan tidak aman, maka pembangunan di tanah Papua tidak bisa berjalan maksimal, dan Papua tetap berada di belakang garis start, sementara provinsi lain sudah hampir mencapai garis finish," kata Filep.

Filep memungkasi, sebagai wakil dari rakyat Papua di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dirinya berharap negara menerapkan kebijakan yang tepat untuk pengamanan Natal dan keberlanjutan pembangunan Papua.

"Natal adalah momentum umat kristiani di Papua untuk bersuka cita dan mengimplementasikan kasih sebagai insan yang beriman pada kristus. Saya ingin melihat anak-anak Papua berlarian suka cita saat Natal, dan membayangkan berlari pula kemajuan pembangunan tanah Papua," kata Filep.***