Beberapa Undang-Undang Provinsi akan Direvisi, Termasuk Riau

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengungkapkan, beberapa Undang-Undang tentang Provinsi akan direvisi.

"NTT, NTB, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, ada beberapa memang," kata Guspardi, Jumat (18/12/2020), menyebut beberapa provinsi yang undang-undangnya akan direvisi.

Guspardi menjelaskan, alasan rencana revisi undang-undang beberapa provinsi tersebut, lantaran undang-undang yang ada saat ini masih warisan dari era RIS (Republik Indonesia Serikat).

"Ada di prolegnas 5 tahunan, tapi belum dibahas itu, belum," kata Guspardi.

Jumat yang sama, Kesetjenan DPR RI menggelar webinar nasional bersama akademisi membahas urgensi Rancangan Undang-Undang provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Universitas Tanjungpura Pontianak. Hadir dalam webinar tersebut, Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Prof. Dr. Garuda Wiko dan kepala badan keahlian DPR Dr. Inosensius Syamsul.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar dalam sambutanya menyatakan, pihaknya ditugasi oleh Komisi II DPR RI untuk mempersiapkan revisi Undang-Undang tersebut guna mendorong pembangunan Kalimantan Barat.

"UU provinsi Kalbar saat ini ada adalah produk tahun 1956 pada saat RIS sehingga RUU provinsi Kalbar sekarang akan menggali berbagai potensi dengan kondisi mutakhir berbasis pada kekuatan potensi yang ada sekarang," kata Indra melalui pesan singkat kepada GoNews.co.***