Tugas Kepala Daerah menurut MPR: Menggeser Air Mata Kemiskinan menjadi Air Mata Kebahagiaan

BANDUNG - Anggota MPR RI, Ali Taher Parasong menyatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah amanat konstitusi dan bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi dan demokratisasi.

Bertolak pada konstitusi, kata Ali, Pilkada tidak boleh bergeser dari alinea ke II (visi Indonesia) dan alinea ke empat (misi Indonesia) di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ali kemudian membacakan bunyi masing-masing alinea tersebut.

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." bunyi alinea kedua Pembukaan UUD 1945.

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." bunyi alinea ke empat Pembukaan UUD 1945.

"Itu (amanatnya, red). Yang tujuannya adalah membangun kebahagiaan bersama. Di situ lah sebenarnya tugas pemimpin terpilih adalah menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan," kata Ali dalam diskusi bersama wartawan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2020).

Turut hadir dalam diskusi bertajuk 'Visi Misi NKRI bagi Calon Kepala Daerah' tersebut, wakil ketua MPR RI Jazilul Fawaid, wakil ketua MPR RI Ahmad Muzani, wakil ketua MPR RI Lestari Moerdijat, wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, perwakilan kelompok DPD RI Abdul Kadir, perwakilan fraksi partai Golkar MPR RI Idris Laena, perwakilan fraksi partai Demokrat Anton Sukartono, perwakilan fraksi partai NasDem Taufik Basari, dan lainnya termasuk Kepala Biro Humas Kesetjenan MPR RI Siti Fauziah.

Dalam kesempatan tersebut, Siti menyatakan terima kasih atas kehadiran para undangan termasuk kepada hampir seratusan orang wartawan yang turut meliput diskusi. Siti, juga memohon pemakluman atas ketidakhadiran Sekjen MPR RI Maruf Cahyono.

"Saya di sini mewakili Pak Sekjen, menyatakan, mohon maaf Pak Sekjen terkendala hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan," kata Siti.***