PKS: Anggaran Rp356,5 T Tak Bermakna Jika Keselamatan Rakyat Terabaikan

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani meminta alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara benar-benar memberi hasil optimal dalam menyelesaikan problem kesehatan.

Dia ingin dana yang digelontorkan pemerintah menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid-19.

"Demikian pula anggaran kesehatan pada PEN senilai Rp84,02 triliun harus mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid-19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pastikan terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," katanya melalui siaran pers, Senin (28/9/2020).

Menurut Netty, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan. Netty bilang, pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.

"Fraksi PKS prihatin dengan kondisi penanganan pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19. Bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4000-an setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus, serius, dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang berbasis pada kesehatan," tuturnya.

"Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," ujarnya.

Menurut Netty, rakyat adalah aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga, keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di masa pandemi.

Selain itu, kata Netty, pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang meliputi: Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7 – 9,1 persen; Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen; Gini Rasio 0,377-0,379; Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95; Nilai Tukar Petani (NTP) 102; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.

"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya," imbuhnya.

Menurut Netty, Fraksi PKS berpendapat perlunya strategi khusus agar kesejahteraan buruh, petani dan nelayan membaik secara signifikan. Upaya mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan juga harus lebih keras dilakukan.

"Mengingat permasalahan ketersediaan dan kecukupan pangan serta kenaikan harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas," ungkap Netty.

Dalam pandangan Netty, pemerintah perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menolong petani sebagai tenaga kerja sektor informal yang berjumlah sekitar 33,4 juta.

"Hadirkan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan untuk kedaulatan pangan. Terlebih di masa pandemi ini, terbukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung sektor pertanian secara maksimal,"
tandasnya.

Netty juga tidak lupa meminta pemerintah meningkatkan pengawasan internal atas implementasi APBN 2021. Supaya, uang yang dikumpulkan melalui pajak dan penghasilan negara lainnya benar-benar memberikan sebesar-besar manfaat untuk rakyat.***