Sumbar Sepakati Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Cegah COVID-19

PADANG - DPRD bersama Pemprov Sumatera Barat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 menjadi Peraturan Daerah yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 di daerah itu.

Ketua Pansus Ranperda Kebiasaan Baru Hidayat di Padang, Jumat, mengatakan Perda ini terdiri dari 10 bab dan 117 pasal yang mengatur ketentuan dalam kondisi normal baru di Sumbar.

"Terkait dengan adanya sanksi yang diberikan diatur dalam Bab IX dengan judul ketentuan pidana," kata dia.

Ia menyebutkan di pasal 110 diatur bahwa orang yang tidak menggunakan masker diancam pidana kurungan selama dua hari atau denda Rp250 ribu.

Sementara di Pasal 111 diatur setiap penanggungjawab kegiatan atau usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan usaha diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp25 juta.

"Sanksi pidana akan diberikan apabila pelanggar tidak tidak menjalankan sanksi administrasi atau telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali," kata dia.

Dalam pelaksanaan sesuai pasal 106 diatur pemerintah daerah akan membuat tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan yang terdiri dari Satpol PP, perangkat daerah, kepolisian, TNI, instansi terkait dan lembaga lainnya.

"Tata cara pelaksanaan sendiri akan ditindaklanjuti dalam keputusan gubernur," kata dia.

Sementara itu Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan pihaknya melakukan pembahasan ini secara maraton sehingga menjadi lebih efisien karena selesai dalam kurun waktu sembilan hari

"Pembahasan dilakukan dari pagi hingga malam hari dan untum Bimtek dilakukan secara virtuap. Sementara Studi banding tidak dilakukan karena ini merupakan perda pertama di Indonesia," kata dia.

Ia mengatakan perda ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan mencegah penyebaran virus

"Ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat namun regulasi ini sangat dibutuhkan dalam mencegah pandemi," kata dua.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan kondisi yang membuat regulasi ini dibuat karena regulasi sebelumnya belum kuat karena tidak ada sanksi yang memberikan efek jera

"Saat ini empat daerah di Sumbar sudah masuk zona merah dan tidak ada lagi daerah hijau di Sumbar dan hal ini karena masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan," kata dia.

Ia mengatakan dalam waktu seminggu ke depan pihaknya akan melakukan sosialisasi dan malam ini akan ada rapat bersama Bupati dan Wali Kota di Sumatera Barat terkait persoalan ini.

"Kita sudah ada regulasi sebelumnya namun tidak ada sanksi yang menimbulkan efek jera," kata dia. ***