Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
Olahraga
22 jam yang lalu
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
2
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
20 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
3
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
Olahraga
20 jam yang lalu
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
4
Lawan Irak, Ini Harapan Iwan Bule Jelang Laga Timnas Indonesia
Olahraga
16 jam yang lalu
Lawan Irak, Ini Harapan Iwan Bule Jelang Laga Timnas Indonesia
5
Indonesia Kalah, Gol Jasim Elaibi Paksa Indonesia Terbang ke Paris
Olahraga
11 jam yang lalu
Indonesia Kalah, Gol Jasim Elaibi Paksa Indonesia Terbang ke Paris
6
Persib Bersiap Menyongsong Championship Series
Olahraga
14 jam yang lalu
Persib Bersiap Menyongsong Championship Series
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  Politik

Catatan Komisi III, MA Belum Pernah Menangkan Rakyat Dalam Setiap Sengketa Lahan

Catatan Komisi III, MA Belum Pernah Menangkan Rakyat Dalam Setiap Sengketa Lahan
Selasa, 01 September 2020 13:35 WIB
JAKARTA - Banyaknya laporan yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa lahan, perkebunan, hingga konflik agraria yang berurusan dengan pengembang, belum pernah sama sekali memenangkan gugatan masyarakat.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan semua mitra kerja terkait Laporan Pemerintah Pusat APBN Tahun 2019, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

"MA ini banyak banget laporannya khususnya warga masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan, pengembang dan macam-macam. Dari catatan kami, hampir belum ada masyarakat yang bersengketa, rakyat dimenangkan," kata Desmond Mahesa.

Politisi Gerindra ini menyatakan, dari sekian banyak kasus sengketa lahan hingga perkebunan antara masyarakat dengan pihak pengembang acap kali belum terdengar keadilan berpihak kepada masyarakat.

"Padahal Mahkamah Agung menjalankan administrasi pengaturan dan pembiayaan kegiatan adalah uang rakyat," tutur Desmond.

Lebih lanjut, Mantan aktivis '98 itu menegaskan bahwa catatan kritis pada aspek keadilan dalam rangka menghadirkan kepastian hukum yang berpihak kepada rakyat ini harus menjadi perhatian serius MA. Sebab, negara Indonesia adalah negara hukum.

Ini catatan saja agar ke depan keadilan dan kepastian hukum dan keterpihakan hukum terhadap rakyat sesuai dengan negara hukum," pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/