Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan. Kondisi demikian, juga dialami oleh negara-negara lain.

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penyerapan Anggaran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2020) lalu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini hanya Belanja Pemerintah yang bisa menggerakkan ekonomi. "Nggak ada yang lain, kecuali Belanja Pemerintah,".

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, "saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede,".

"Kalau nggak, ngeri saya. Terus terang saya ngeri. Di kuartal ketiga ini, ini kuncinya di kuartal ketiga," kata Jokowi yang sebelumnya menyebut, pertumbuhan ekonomi kuartal ke II saat ini dirediksi kuat juga melemah, lantaran pandemi.

Dalam Ratas tersebut, Kepala Negara hanya mengundang para pembantunya yang memiliki anggaran besar. Jokowi pun menyebut setidaknya 5 kementerian beserta besaran anggarannya.

Kemenhan Rp 117,9 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemendikbud Rp 70, 7 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, dan Kemenhub Rp 32,7 triliun.

Kepada kementerian dengan anggaran jumbo itu, Kepala Negara meminta dengan tegas percepatan belanja dan hanya membeli produk lokal.

"Saya titip, beli produk dalam negeri. Misalnya di Kemenhan, bisa saja beli di Dirgantara Indonesia (DI), beli di Pindad, beli di PAL, yang bayar cash di sini dengan APBN. Kepolisian juga sama, saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, rem dulu. Beli, belanja produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger dan bisa memacu growth kita," kata Jokowi.

Termasuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan, lanjut Jokowi, "kalau perlu stok nggak apa-apa tapi stok obat dalam negeri. PCR, beli dalam negeri, kita sudah bisa membuat PCR. Rapid Test, beli dalam negeri karena kita sudah bisa membuat semuanya. Jangan ada lagi beli yang dari luar,".***