Erna Rasyid Taufan Setuju Sila Pertama Pancasila Direvisi, Ini Usulannya

PAREPARE - Setelah mengkritisi frasa yang terdapat pada Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), tokoh perempuan yang intens berkiprah di dunia dakwah, Hj Erna Rasyid Taufan kini tegas menyatakan setuju jika memang dasar negara itu terpaksa harus direvisi.

Persetujuan itu diungkapkan Ketua Forum Muslimah One-one Provinsi Sulawesi Selatan ini asalkan kalimatnya berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya". 

"Saya setuju Pancasila direvisi, kalau memang ada dasarnya dalam Undang-undang tata negara. Jadi revisinya sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya," ujar Erna Rasyid Taufan, Minggu, (28/6/2020).

Erna Rasyid Taufan pun mengungkap kekagumannya terhadap para cendekiawan yang berhasil merancang Pancasila yang ia nilai diksi lima sila tersebut relevan dengan alquran.

"Saya sangat salut dengan ulama-ulama yang ikut merancang lahirnya Pancasila, mulai dari sila pertama sejalan dengan surah Al Ikhlas ayat pertama. Katakanlah Tuhan itu Esa," beber Erna.

Tak hanya pada sila pertama lanjutnya, pada sila-sila lainnya pun juga merupakan hasil sari pati dari alquran. "Sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam agama Islam, di mata Allah semua sama derajatnya dan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertaqwa jadi semua punya peluang yang sama. Semua dimanusiakan Allah," imbuhnya.

Intisari sila ketiga Persatuan Indonesia lanjut Erna, juga termaktub dalam surah Al Imran. "Sila Persatuan Indonesia sangat jelas dalam surah Al Imran yakni berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semua dan janganlah kalian bercerai berai. Ini sama artinya persatuan Indonesia," ulas Pembina Forum Kajian Cinta Alquran (FKCA) Parepare ini.

Pada sila keempat dan kelima yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga memiliki dasar dalam alquran. "Itulah salah satu bukti bahwa kitab Al Qur'an adalah pegangam kita yang sudah final dan sangat konfrehensip, lengkap menyeluruh," lugas Erna. 

Erna menekankan, gagasan yang ditawarkan jika revisi Pancasila dilakukan yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya harus diperjuangkan oleh seluruh masarakat Indonesia.

"Apabila ummat muslim patuh pada syariat maka hampir semua kejahatan akan hilang dari bumi Indonesia karena Islam adalah agama rahmatan lilalamin," timpal Erna. 

Ia menegaskan, keberpihakan alquran terhadap pemerintah sagat jelas tertera dalam surah Annisa ayat 59. "Penguasa tidak perlu takut dengan alquran karena alquran sangat pro kepada pemimpin. Sebagaimana dalam firman Allah; ya ayyuhallazina amanu ati ullaha wa ati'ur rasula waulil amri mingkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu," urai Erna. 

Sebelumnya, Erna Rasyid Taufan menilai, pemilihan frasa 'ketuhanan yang berkebudayaan' yang tertera pada pasal 7 ayat (1) dan konsep Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)  mengesampingkan Tuhan dan agama.

"Al-quran diturunkan dengan tujuan utama adalah penguatan aqidah sebagaimana dalam surah Al Ikhlas ayat pertama, bahwa Katakanlah Allah itu Esa atau 1, lalu bunyi syahadat kita bahwa 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah (Artinya Allah itu Esa atau Satu)'. Kemudian Pancasila pada sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, lalu mengapa frasa dalam RUU HIP berganti menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan. Di mana dasar dan logikanya?," tegas Erna Rasyid Taufan.

Ia mengecam lantaran, konsep Trisila dalam RUU HIP adalah sebuah kemerosotan dari konsep ketuhanan yang disebut harus tunduk kepada manusia. "Yang berkebudayaan itu hanyalah manusia. Sementara frasa yang dicantumkan dalam RUU HIP, menunjukkan konsep ketuhanan harus tunduk dan patuh kepada manusia. Ini betul-betul membuat saya harus angkat bicara dan saya tegaskan atas nama pribadi mendukung opsi terakhir yang akan dilakukan MUI jika memang RUU ini dilanjutkan pembahasannya," ujarnya.***