Fraksi Demokrat Minta Pemko Padang Lebih Serius Tingkatkan PAD

PADANG - Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang meminta pemerintah daerah setempat lebih serius dalam meningkatkan pencapaian pendapatan asli daerah setempat.

Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Mukhlis di Padang, Rabu (24/6), mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang mencapai sekitar Rp2,7 triliun.

Akan tetapi, dalam realisasinya tidak tercapai dan masih jauh dari yang ditargetkan.

Ia melihat banyak hal-hal yang perlu dikritisi dan dibenahi.

Hal itu disampaikannya saat rapat paripurna dewan setempat tentang pendapat akhir fraksi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkot Padang Tahun Anggaran 2019.

Dia mengharapkan kritikan dan saran Fraksi Demokrat bisa menjadi dukungan dan referensi bagi pemerintah kota dalam menjalankan APBD Kota Padang ke depannya.

Ia mengatakan mengenai PAD Tahun Anggaran 2019 masih belum mencapai target, yaitu hanya terealisasi 68,6 persen dari Rp565,43 miliar yang ditargetkan.

Begitu juga dengan retribusi daerah, ia menyebutkan tingkat realisasinya hanya 50,32 persen dari Rp95,87 miliar serta pendapatan lainnya tingkat pencapaian hanya 72,42 persen dari Rp135,41 miliar sehingga total pencapaian pendapatan asli daerah 67,57 persen.

Maka, katanya, dapat disimpulkan lebih dari 30 persen target penerimaan PAD tidak tercapai.

"Ini membuktikan OPD penghasilan dan upaya yang dilakukan tim ekonomi pemerintah kota belum maksimal, sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan baik," kata dia.

Ia meminta wali kota memberikan teguran keras pada kepala UPTD dan pelaku ekonomi lainnya yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh.

Ia menyebutkan dari sisi pencapaian target dana alokasi khusus dari pemerintah pusat tingkat pencapaian pun hanya 89,45 persen dari Rp336,24 miliar.

Ia mengatakan secara keseluruhan pencapaian penerimaan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah 89,29 persen dari Rp2,7 triliun yang ditargetkan atau tidak tercapai sekitar Rp342 miliar, dan hal itu angka yang besar bagi pemerintah dalam menggerakkan roda pemerintahan.

"Sehingga banyak hal mengenai pembangunan yang telah direncanakan dan disajikan kepada masyarakat pada tahun 2019, tetapi masih belum tercapai karena persoalan keuangan daerah,"kata dia.

Dari segi belanja daerah, ia melihat Pemerintah Kota Padang juga belum mampu merencanakan dan mengukur belanja dengan baik.

Hal itu, dibuktikan dengan belanja pegawai yang hanya terealisasikan sekitar 83,11 persen dari Rp1,3 triliun yang ditargetkan, sehingga ada sekitar Rp216 miliar tidak terealisasi dengan baik.

"Artinya ada sekitar Rp216 miliar yang tidak bisa terealisasi dengan baik sedangkan belanja pegawai ini bersifat tetap ada fantasi dan perkiraan perubahannya maka seharusnya tidak lebih dari angka 10 persen," kata dia.

Ia meminta Pemkot Padang berupaya sungguh-sungguh dalam pencapaian anggaran pendapatan daerah yang telah ditargetkan.

"Kami juga menyarankan perusahaan daerah agar lebih fokus pada satu atau dua bidang usaha saja, sehingga seluruh energi yang terdapat di perusahaan tersebut dapat dikembangkan dengan baik," kata dia.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Musni Zen menilai realisasi PAD masih jauh dari yang ditargetkan.

Dengan demikian, ia meminta pemkot ke depannya lebih serius dalam meningkatkan PAD.

Hal itu juga disampaikan fraksi lainnya. Di DPRD Padang terdapat enam fraksi, di antaranya Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, P3 Berkarya Nasdem, dan Golkar PDIP. ***