Pandemi jadi Titik Balik Integrasi Data Sosial, Legislator Siap Kaji Payung Hukum

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menilai, perlu ada intervensi dan sinergi bersama para pemangku kepentingan guna mencapai data sosial yang prudent.

"Kementerian Sosial punya instrumen untuk mendata lewat DTKS. Kementerian lain juga ada data lewat instrumen masing-masing. Seharusnya sinergi aja, jangan ada ego sektoral," kata Selly kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).

Pernyata Selly, menyusul mengemukanya kendala teknis dan non teknis soal data sosial. Berbagai kendala itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB, pada Senin (22/6/2020) kemarin.

Pandemi Covid-19 yang mengharuskan negara mendukung daya hidup masyarakat, diharap Selly menjadi titik balik integrasi data agar ada data yang jelas, terpercaya, up to date.

"Pemerintah lakukan fungsi sinergi ini dengan baik dong. Data sosial kemiskinan gini kan bukan deretan angka, ini itu data hidup matinya rakyat. Jangan memunggungi realita lapangan. Kalau datanya saja masih bermasalah, ya turunan programnya juga pasti jadi masalah. Jangan pelihara terus lingkaran kesalahan kaya begini," tegas Selly.

Untuk itu, Politisi PDIP ini melanjutkan, pihaknya terbuka untuk mengkaji ulang payung hukum terkait pengelolaan data sosial. "Urusan hajat hidup rakyat ini harus jelas, cepat, dan tuntas. Ini tidak sepele lho, karena rentan jadi masalah di masyarakat,".***