Yang Harus Dilakukan jika Prakerja Dilanjutkan

JAKARTA - Legislator PAN, Saleh Partaonan Daulay, menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kartu Prakerja. Meski telah berjalan 3 angkatan, temuan ini tetap dianggap aktual dan layak ditindaklanjuti.

Program Kartu Prakerja, menurut Saleh, memang menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, pelaksananya diberikan kepada PMO (programm managment officer) yang berada di bawah menko perekonomian.

"Sementara, PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat," kata Wakil Ketua Fraksi PAN itu, Jumat (19/6/2020).

Menurut Wakil Ketua MKD DPR RI ini, kalaupun kartu prakerja tetap dilanjutkan, maka seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat perlu dijadikan sebagai referensi.

"Pandangan, masukan, dan kritikan yang disampaikan dinilai sangat penting. Tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis," kata Saleh.

Sebagai pengingat, Saleh adalah wakil rakyat yang sejak awal mengkritisi program Kartu Prakerja. Ia sempat menyuarakan agar kartu prakerja tersebut dihentikan. Anggaran Kartu Pra Kerja, menurut Saleh, "bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas,".***