Pilkada 2020, Legislator Minta Menkeu Jamin Stimulus Demokrasi

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Hugua, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memikirkan juga stimulus bidang politik dan demokrasi. Mengingat, Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada sosial dan ekonomi.

"Kalau di sektor ekonomi ada yang namanya stimulus ekonomi, kalau di sosial ada stimulus sosial dan seterusnya, kenapa tidak ada pemikiran untuk ada stimulus politik atau stimulus demokrasi? Karena ini menyangkut dengan masalah kepemimpinan," ucap Hugua dalam rapat kerja virtual baru-baru ini, dikutip dari parlementaria, Senin (15/6/2020).

Dalam rapat yang digelar bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memang mengemuka ajuan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 senilai Rp 4,77 triliun. Dari nilai itu, Menkeu dikabarkan menyetujui pemberian anggaran Rp 1 triliun di tahap pertama, sementara sisanya diberikan secara bertahap.

Jaminan ketersediaan anggaran dalam konteks stimulus demokrasi ini, dinilai Hugua, penting untuk menghasilkan kepemimpinan yang baik.

"Salah memilih pemimpin daerah, ini masalah demokrasi. Tidak ada ekonomi, tidak ada kamtibmas, kalau salah memilih pemimpin karena kualitasnya rendah dikarenakan Pilkada yang tidak berkualitas. Oleh karena itu saya meminta kepada Menteri Keuangan agar tidak ada alasan untuk tidak ada anggaran," imbuhnya.***