Indonesia bisa Dibanjiri Impor di Tengah Pandemi jika RCEP Dilanjutkan

JAKARTA - Di tengah pandemi, perundingan perdagangan untuk menyelesaikan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, terus berlangsung.

RCEP merundingkan perjanjian perdagangan yang mencakup liberalisasi perdagangan barang, pembukaan sektor-sektor jasa, liberalisasi investasi dan penguatan hak kekayaan intelektual.

Terkait hal itu, aliansi para aktivis dari berbagai NGO nasional menyatakan kecewa atas sikap pemerintah yang tetap berupaya menyelesaikan perundingan RCEP di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan adanya pandemi, justru pemerintah seharusnya melakukan penilaian (assessment) menyeluruh atas draf teks perjanjian RCEP, dan melihat kembali pasal-pasal yang berpotensi menghambat penanganan pandemik dan pemulihan ekonomi," kata Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (11/6/2020).

Maulana menambahkan, Indonesia sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement /FTA) dengan 15 negara RCEP lainnya, terbaru adalah FTA dengan Australia. Tarif produk ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut sudah sangat rendah bahkan nol persen, rezim investasi di Indonesia sudah terbuka untuk investor asing. Ekspor Indonesia ke negara-negara RCEP tidak akan signifikan berubah, malah mungkin akan banjir impor produk negara RCEP.

"Karena itu, menyelesaikan merundingkan RCEP seharusnya bukan prioritas," tegas Maulana.***