Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras 'e-Learning'

Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras e-Learning
E-Learning sebagai bagian transformasi pasca Pandemi Cobid-19. (Gambar: Tangkapan layar video TV Parlemen)
Sabtu, 30 Mei 2020 17:37 WIB
JAKARTA - Koalisi Lawan Corona (KLC) menilai, peliburan sekolah saat ini adalah jalan terbaik selama Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 berlaku dan belum ada 'kejelasan zona aman'. Keselamatan nyawa guru dan siswa, harus jadi prioritas.

"Yang mendesak saat ini, adalah mengatasi kesenjangan belajar lewat home based learning. Pemerintah harus mulai meminta sekolah-sekolah mendata jumlah wali murid yang memiliki fasilitas komputer/lapptop/gadget dan Internet, dan berapa yang tidak memiliki fasilitas tersebut," kata Jurubicara KLC, Nukila Evanty, Sabtu (30/5/2020).

"Pemerintah harus mensubsidi pemenuhan fasilitas tersebut, termasuk kuota internet. Jamin juga akses internet di daerah terpencil," lanjut Nukila.

Mengingat masih banyak tenaga pengajar di SD/SMP/SMA yang belum optimal memanfaatkan platform digital, kata Nukila, "maka usulan untuk membuat video pembelajaran, modul home based learning, membuat penilaian serta berbagai hal lainnya yang harus segera dipelajari para guru dalam waktu singkat, mesti dipercepat,".

"Kita nggak tahu kan kapan pandemi ini berakhir, bisa satu atau dua tahun ke depan," kata dia.

Ketika tahapan relaksasi sekolah mulai berjalan, harus dipastikan bahwa lokasi sekolah dan siswa, memang hijau atau zero penularan virus.

"Harus ada sosialisasi panduan tentang zona hijau, zona kuning, zona merah, zona biru bahkan zona hitam, seperti yang baru-baru ini diucapkan oleh Walikota Bandung 18/5/2020 bahwa 83 kecamatan di Bandung masuk zona hitam," kata Nukila.

Senada dengan Nukila, Anggota Komunitas KLC, Kardus, meminta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan daring atau e-learning, harus menjadi prioritas di masa sekarang.

"Perlu kejujuran dari pemerintah agar seluruh wali murid mengerti bahwa Indonesia memang menuju transformasi bidang pendidikan ke e-Learning. Ini bukan barang baru, tapi fase demi fase harus dibuka kepada wali murid. Dan jamin juga keselamatan anak di dunia virtual yang luas," kata Kardus.

Ia melanjutkan, selain Sarpras dan Keamanan informasi konsumtif anak-jika e-Learning yang telah dimulai kini memasuki tahap transformasi yang serius-maka persoalan biaya juga haru dibenahi.

"Perlu ada jenis jaminan pembiayaan tunggal di bidang pendidikan, dengan basis data penerima yang juga tunggal yakni NIK dan Nomor KIA. Tidak perlu ada pembedaaan berdasar miskin dan tidak miskin, dan Sekolah Swasta atau Sekolah Negeri," kata Kardus.

Ia memungkasi, model bantuan pemerintah sejauh ini tak efektif, karena silang-tindih. "Uang bantuan sekolah bisa dipakai untuk beli susu, misalnya. Sementara ada juga bantuan PKH yang notabene untuk kebutuhan pangan,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pendidikan, Nasional, GoNews Group
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/