Banjir, KemenPUPR Dorong Percepatan Normalisasi Sungai, Anies Utamakan Pengendalian di Hulu

JAKARTA - Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini.

"Kita harus diskusikan dengan Gubernur untuk membuat program itu (percepatan normalisasi). Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodotan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena dari total 1,2 km, 600 meter di antaranya sudah kita kerjakan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).

Menurut Basuki, izin pembebasan lahan dari masyarakat sangat dibutuhkan demi kepentingan bersama.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau (Anies Baswedan) masyarakat sudah diskusi dan insya Allah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," katanya.

Beberapa saat sebelumnya, Basuki bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, melakukan tinjauan udara ke sejumlah titik banjir di Ibu Kota dan sekitarnya menggunakan helikopter.

Pantauan melintasi sekitar 130 titik banjir se-Jabodetabek, terutama daerah-daerah yang terdampak banjir terparah di sekitar Sungai Ciliwung, Kali Krukut, Kali Sunter, dan Kali Grogol.

"Selama penyusuran kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 Km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," kata Basuki.

Di 16 Km yang sudah dinormalisasi itu, kata Basuki, "kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang,".

Sementara itu, di hari yang sama, Anies menilai persoalan pengendalian air di Hulu lebih utama. Menurut Anies, "selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta," banjir masih jadi soal bagi Jakarta.***