Gerindra dan PKS Beda Pandangan Soal Perppu KPK

JAKARTA - UU KPK yang disahkan last minute di masa jabatan DPR RI dan Pemerintah periode 2014-2019 kemarin, menuai kontroversi. Presiden Jokowi, kemudian berencana menebitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menjawab kegundahan publik.

Menanggapi hal ini, politikus Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Perppu KPK merupakan keputusan mutlak presiden yang tidak ada hubungan dengan legislatif.

"Ini (Perppu) wilayah eksekutif, kami engga berhak ikut campur untuk soal itu," kata Muzani yang kembali menjadi legislator periode 2019-2024, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Menurut Sekjen Gerindra, DPR telah mendengar pandangan pemerintah terkait revisi UU yang disahkan bersama antara DPR dan pemerintah itu. Namun, jika pemerintah mengambil sikap untuk mengelurkan Perppu, maka hal itu adalah keputusan yang merupakan hak prerogatif presiden.

Muzani menjelaskan, nantinya setelah presiden mengeluarkan Perppu, akan ada waktu tiga bulan untuk DPR menyepakatinya atau tidak. Namun, hal itu masih panjang prosesnya.

Sementara itu, PKS yang menjadi teman koalisi Gerindra saat Pemilihan Presiden 2019, menyatakan sikap berbeda. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, "UU KPK saya dukung, Perppu. Pemerintah segera terbitkan Perppu,".

"Saya dukung juga Mahasiswa yang judicial review, karena memang pelemahannya di UU itu, tegas, kuat, (indikasi, red) pelemahan KPK," kata Mardani di Nusantara I, Jakarta, Senin (30/9/2019) kemarin.***