RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Disebut Politis, Ketua Panja: Jangan Nyakitin Ulama dan Santri

JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, Marwan Dasopang membantah, Jika usulan UU tersebut bernilai politis.

Politisi PKB ini menjelaskan, RUU tersebut diawali dari insiasi partainya dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini berada koalisi kubu Petahana.

"Kalau disebut politis itu terlalu menyakitkan untuk Ulama dan Santri. Karena pesantren ini sudah ada sebelum republik ini berdiri," ujarnya saat diskusi Forum Legislasi yang mengambil Tema 'RUU Pasantren Rampung Dua Bulan?' di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Marwan Dasopang menegaskan, jika menelisik sejarah, justeru para kyai dan santri dari pesantren yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama ataupun yang bukan, sudah sejak lama menanamkan rasa kecintaan terhadap tanah air.

"Sebagaimana pada tahun 1500 an itu sudah ada pesantren yang bermetode sorong atau tradisional, kemudian pada 1700 an ada juga pesantren dengan menggunakan metode kelas yang keduanya sudah melakukan pendidikan tentang kecintaan tanah air," ungkapnya.

Kemudian, kata Caleg PKB dari Dapil Sumatera Utara itu,  pada saat kongres NU ada kesepakatan untuk mendirikan negara yang disebut negara Darul Salam. "Jadi para kiai dan santri ini sudah memikirkannya jauh-jauh hari untuk mendirikan republik ini. Karenanya mereka tidak ada keinginan memberontak. Sebab, mereka tahu yang mendirikan negara ini ya kaum santri," jelasnya.

Namun demikian kata Marwan, setelah negara ini dibentuk, justeru tamatan Pesantren selama ini tidak diakui negara. Yang diakui, justeru yang ikut ujian persamaan SMA.

"Karena itulah dibutuhkan UU ini untuk lebih memperhatikan pesantren," jelasnya.***