Tak Sampai Rp500 Triliun, JK Sebut Kebocoran Anggaran Pemerintah Hanya 2,5 Persen

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kebocoran anggaran pemerintah saat ini hanya sekitar 2,5 persen dari total APBN 2018 sebesar Rp2.200 triliun. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran anggaran pemerintah mencapai 25 persen atau sekitar Rp500 triliun.

"Itu hanya 2,5 persen dari anggaran, bukan 25 persen. Saya bilang kecil, tapi bahaya juga," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2).

JK mengatakan Rp500 triliun merupakan jumlah anggaran untuk belanja modal dan barang. Ia tak menampik bahwa pos anggaran ini memang yang paling berpotensi bocor karena dikorupsi.

Namun dari pengalaman selama ini, hanya sekitar 7 sampai 12 persen dari anggaran belanja modal dan barang tersebut yang bocor.

"Dari pemeriksaan di KPK, pengadilan, umumnya kan mereka dapat bagian bocor itu 7 persen, 10 persen, 12 persen. Jadi kalau katakanlah Rp550 triliun belanja barang dan modal, maksimum yang bisa diambil kalau 10 persen ya Rp50 triliun," terang JK.

Sementara anggaran lain seperti biaya rutin yang meliputi belanja pegawai, subsidi, pembayaran utang, hingga bantuan sosial merupakan pos anggaran yang minim bocor.

"Ini tidak bisa dikorupsi. Memangnya kau bisa korupsi gaji pegawai negeri? Kan, ndak bisa. Subsidi juga tidak bisa kan. Kalau yang lain-lain bisa," tuturnya.

Dalam kunjungan ke Kelapa Gading, Jakarta, beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun nyatanya, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi.

Berdasarkan data yang dia kantongi, setidaknya ada kebocoran sekitar Rp500 triliun per tahun. "Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, capres petahana Joko Widodo menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.

"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal," kata Jokowi.

Ia lantas menyinggung pernyataan Prabowo ketika 2014 silam. Ketika itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp500 triliun.***