Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
Sepakbola
23 jam yang lalu
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
2
Korea Utara Jumpa Jepang di Final Piala Asia Wanita U-17
Olahraga
24 jam yang lalu
Korea Utara Jumpa Jepang di Final Piala Asia Wanita U-17
3
Borneo FC Miliki Motivasi Tinggi Untuk Revans di Leg Kedua
Olahraga
23 jam yang lalu
Borneo FC Miliki Motivasi Tinggi Untuk Revans di Leg Kedua
4
Tak Enak dengan Bea Cukai, Enzy Storia Harap Ada Perbaikan Layanan Publik
Umum
18 jam yang lalu
Tak Enak dengan Bea Cukai, Enzy Storia Harap Ada Perbaikan Layanan Publik
5
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
Olahraga
23 jam yang lalu
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  GoNews Group

IDM: Prediksi JK Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi Bisa Jadi Kenyataan

IDM: Prediksi JK Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi Bisa Jadi Kenyataan
Ilustrasi, Jokowi saat pamer mobil ESEMKA. (istimewa)
Selasa, 05 Februari 2019 14:37 WIB
JAKARTA - Tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang minim koordinasi tak ubahnya seperti mengelola toko kelontong.

Kondisi ini bisa saja menyebabkan hancurnya negeri ini sebagaimana prediksi Jusuf Kalla sebelum menjadi Wapres mendampingi Jokowi.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, tidak adanya koordinasi kerap terjadi di pemerintahan Jokowi. Penyebab utamanya adalah pemerintah sekarang memposisikan Jokowi sebagai "one man show".

"Hal seperti ini sering terjadi di era Jokowi. Semua hal adalah Jokowi, semua itu karena Jokowi dan sebagainya. Manajemen "one man show" ini bisa terlihat dari foto-foto Jokowi yang sering kita lihat sendiri. Baik dalam sebuah proyek atau bencana," ujar Bin Firman seperti dilansir GoNews.co dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/2).

Hal ini diungkapkannya menanggapi janji Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat 17.000 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi PNS, yang seakan ditepis sendiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin.

Syafruddin bilang THL-TBPP bukan diangkat sebagai ASN, melainkan melalui proses penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Bin Firman, semestinya sebelum mengeluarkan statement Jokowi terlebih dahulu berkoordinasi dengan para menterinya selaku anak buah. Jika manajemen pemerintahan tanpa didukung oleh koordinasi yang ketat dan pemahaman yang kuat antar lembaga, maka itu akan menyebabkan miskoordinasi.

"Seperti yang sering kita lihat selama Jokowi memimpin dimana keputusan Jokowi direvisi oleh menteri-menterinya. Begitu juga sebaliknya," terang pengamat politik ini.

Manajemen seperti ini tidak cocok diterapkan dalam mengelola negara, karena yang dibutuhkan untuk membangun bangsa adalah supertim, bukanlah orang yang ingin menjadi superman seperti Jokowi.

"(Manajemen seperti itu cocoknya diterapkan di) perusahaan baru dibangun atau toko kelontong. Bisa hancur negara ini seperti kata Pak JK," pungkas Bin Firman.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:rmol.co
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/