Dana Desa Tak Kunjung Cair, Sebagian Rencana Pembangunan Ditunda, Ini Tanggapan Ketua DPR

JAKARTA - Belum jelasnya pencairan dana desa (DD) bagi pemerintah desa di beberapa wilayah di Indonesia, mulai membuat pemerintah desa khawatir proses pembangunan desa agak terhambat.

Para kades sempat mengungkapkan, hingga saat ini belum mendapat informasi resmi dari pemerintah kabupaten mengenai kapan dana desa yang berasal dari penerintah pusat akan cair.

Dengan belum cairnya dana desa menurutnya beberapa program desa yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) memang belum dilaksanakan.

Berbeda dengan program yang menggunakan alokasi dana desa (ADD) yang uangnya bersumber dari APBD Kabupaten.

Selain berimbas pada program-program pembangunan yang tertunda, jika dana desa tidak segera cair bahkan mundur, dikhawatirkan akan membuat desa juga kesulitan dalam merampungan laporan pertanggungjawabannya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta agar Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) guna memperlancar pengurusan administrasi dan membantu percepatan pencairan dana desa di berbagai wilayah seperti Kabupaten Tangerang, Banyumas, dan di empat Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara.

"Saya juga meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk mendorong Kepala Desa agar menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, mengingat hal tersebut dapat menjadi penghambat pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun berikutnya," ujarnya, Rabu (28/2/2018) di Kebumen Jawa Tengah. ***