Pengamat Ekonomi: Kebijakan Impor Beras Rugikan Petani

MEDAN - Terkait kebijakan pemerintah akan mengimpor beras sebenarnya, sinyalemen kenaikan harga beras khususnya untuk yang premium itu sudah terlihat sejak Oktober kemarin. Dan tren kenaikannya memang terus terjadi hingga Januari ini. Demikian dikatakan, Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin kepada wartawan hari ini.

Dia menjelaskan penyebabnya masih dikarenakan gangguan stok beras akibat cuaca yang kurang mendukung sebelumnya. Sampai sampai ada bencana banjir nasional. Namun bukan berarti jalan keluarnya adalah impor beras untuk menambah pasokan beras.

“Memang cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi tersebut bukan hanya membuat gangguan produksi di tingkat petani saja. Namun proses pengeringan di tingkat kilang juga terganggu. Artinya banyak kilang yang pesimis stok beras mereka mencukupi sehingga tidak ada kenaikan harga,” katanya.

Yang menjadi persoalan, lanjutnya, adalah bagaimana kemampuan bangsa khususnya bulog dan pemerintah dalam mengendalikan harga beras belakangan ini. Alhasil beras harganya naik. Karena kenaikannya itu sangat tajam. Dalam rentang 7 hingga 15 persen. Jika impor ini harusnya menjadi jalan terakhir untuk mengendalikan harga beras, sangat disayangkan memang, karena petani yang akan dirugikan.

“Saya melihat harga beras yang mahal sangat rentan memicu peningkatan angka kemiskinan. Jadi kesimpulannya pemerintah khususnya bulog saat ini tidak mampu mengendalikan harga beras. Makanya impor. Jadi kalau ada beras rastra atau raskin sebaiknya langsung digelontorkan. Biar tidak menambah beban masyarakat bawah,” paparnya.

Dikatakannya, kedepan dalam jangka panjang perbaiki manajemen stok dengan mengedepankan kemungkinan buruk seperti gangguan cuaca. “Karena cuaca yang kurang bersahabat bukan hanya membuat sisi produksi bermasalah. Selain itu juga membuat jalur distribusi terganggu,” tegasnya.