Dispar Riau Bantah Keluarkan Surat Larangan Penggunaan Purna MTQ untuk Deklarasi Syamsuar-Edy

PEKANBARU- Terkait adanya pemberitaan salah satu media online nasional, serta informasi yang tersebar di media sosial, bahwa pihak Pemprov Riau dalam hal ini Dinas Pariwisata Riau mengeluarkan surat larangan penggunaan halaman purna MTQ untuk deklarasi Paslon Gubri Syamsuar-Edy Natar, dipastikan informasi hoax.

Bantahan langsung disampaikan Kadispar Riau Fahmizal Usman saat dikonfirmasi GoNews.co, Rabu (3/1/2017) sore tadi.

"Tidak benar, bahkan seratus persen saya atas nama Dispar Riau sampai saat ini belum mengeluarkan selembar surat penolakan seperti yang ramai di media," ujarnya.

"Saya juga kaget, dari mana datangnya surat seakan-akan kami mengeluarkan surat penolakan terkait rencana penggunaan lapangan Purna MTQ itu," timpalnya.

Namun kata dia, sebelumnya Fahmizal memamg sudah berkomunikasi dengan Ketua DPW PAN Riau Irwan Nasir, berdiskusi soal pengajuan tersebut.

"Saat berdiskusi dengan beliau, saya memang menjelaskan, bahwa untuk penggunaan areal MTQ ada SOP (Standar Operation Procedure) nya, yang secara otomatis tidak bisa saya langsung iyakan, tapi menunggu kordinasi dulu," tukasnya.

Fahmizal Usman pun kembali menegaskan, bahwa pihaknya belum ada mengeluarkan selembar surat pun soal adanya rencana penggunaan Purna MTQ untuk deklarasi Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Jadi begini, purna MTQ itu adalah kawasan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merupakan fasilitas negara. Tentunya ada prosedur dalam penggunaan fasilitas negara untuk kegiataan politik, itu yang sedang kita koordinasikan dengan beberapa pihak termasuk juga dengan pengelola Idrus Tintin," tandasnya.

Fahmizal juga menjelaskan, dirinya akan patuh jika penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama untuk kegiataan pemerintah yang tak ada hubungannya dengan agenda politik.

"Karena sama-sama kita ketahui ini fasilitas negara, jadi saya harus bertindak sesuai aturan. Dan jangan seakan-akan kami menolak dan dipolitisir," pungkasnya. ***