Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
Olahraga
23 jam yang lalu
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
2
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
24 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
3
Lawan Irak, Ini Harapan Iwan Bule Jelang Laga Timnas Indonesia
Olahraga
20 jam yang lalu
Lawan Irak, Ini Harapan Iwan Bule Jelang Laga Timnas Indonesia
4
Indonesia Kalah, Gol Jasim Elaibi Paksa Indonesia Terbang ke Paris
Olahraga
14 jam yang lalu
Indonesia Kalah, Gol Jasim Elaibi Paksa Indonesia Terbang ke Paris
5
Persib Bersiap Menyongsong Championship Series
Olahraga
17 jam yang lalu
Persib Bersiap Menyongsong Championship Series
6
FIBA dirikan Kantor Perwakilan di Jakarta, Menpora Dito: Wujud Kepercayaan Dunia Basket
Olahraga
18 jam yang lalu
FIBA dirikan Kantor Perwakilan di Jakarta, Menpora Dito: Wujud Kepercayaan Dunia Basket
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Catatan Akhir Tahun CBA: Realisasi PAD Rendah, Bukti Kepala Daerah Banyak Berleha-leha

Catatan Akhir Tahun CBA: Realisasi PAD Rendah, Bukti Kepala Daerah Banyak Berleha-leha
Ilustrasi.
Minggu, 31 Desember 2017 15:24 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Dari 34 Provinsi di Indonesia pada semester 1 2017 hampir secara keseluruhan pendapatan daerah (PAD) nya berada di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan.

Bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak sampai 20 persen.

Dari catatan Center for Budget Analysis (CBA) ada beberapa daerah yang pendapatannya di bawah 50 persen, berikut daftarnta dari yang terkecil.

1.Provinsi Gorontalo menjadi daerah paling kecil realisasi pendapatannya, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.831.692.829.014 baru terealisasi senilai Rp334.460.209.687 atau setara 18 persen dari targetan.

2. Provinsi Lampung target pendapatan sebesar Rp6.723.785.171.614 realisasi senilai Rp2.344.529.836.867 setara 35 persen.

3.Provinsi Papua target pendapatan sebesar Rp13.968.876.703.796 realisasi senilai Rp5.066.335.495.786 setara 36 persen.

4.Provinsi Papua Barat, target pendapatan sebesar Rp6.888.867.177.840 realisasi senilai Rp2.533.461.232.326 setara 37 persen.

5. Provinsi Aceh, target pendapatan sebesar Rp14.291.939.315.863 realisasi senilai Rp5.271.827.573.550 setara 37 persen.

6. Provinsi Maluku Utara target pendapatan sebesar Rp2.864.175.974.702 realisasi senilai Rp 1.154.681.247.157 setara 40 persen.

7. Provinsi DKI Jakarta target pendapatan sebesar Rp 62.466.130.203.554 realisasi senilai Rp27.240.701.361.816 setara 44 persen.

8. Provinsi Riau target pendapatan sebesar Rp8.859.017.595.981 realisasi senilai Rp 3.866.508.101.304 setara 44 persen.

9. Provinsi Jambi target pendapatan sebesar Rp4.163.724.816.402 realisasi senilai Rp1.831.647.989.936 setara 44 persen.

10.Provinsi Bengkulu target pendapatan sebesar Rp3.041.325.078.997 Rp1.452.694.608.740 setara 48 persen.

11.Provinsi Nusa Tenggara Timur target pendapatan sebesar Rp4.722.736.609.000 realisasi senilai Rp2.281.447.898.764 setara 48 persen.

12.Provinsi Sulawesi Tengah target pendapatan sebesar Rp3.579.386.410.150 realisasi senilai Rp1.749.741.419.566 setara 49 persen.

13.Provinsi Bali target pendapatan sebesar Rp6.222.703.627.308 realisasi senilai Rp3.050.226.255.749 setara49 persen.

14. Provinsi Kalimantan Selatan target pendapatan sebesar Rp5.499.059.991.000 realisasi senilai Rp2.700.728.161.833 setara49 persen.

15. Provinsi Sulawesi Tenggara target pendapatan sebesar Rp3.545.198.442.343 realisasi senilai Rp1.747.775.084.369 setara 49 persen.

"Ada permasalahan klasik dalam pengelolaan anggaran di pemerintah daerah termasuk Provinsi. Misalnya dalam penyusunan anggaran yang sering molor, lebih disayangkan lagi meskipun berlarut-larut dalam penyusunan hanya menghasilkan besar pasak daripada tiang dimana anggaran akan selalu defisit," ujar Jajang Nurjaman, selaku Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Minggu (31/12/2017).

"Kelemahan dalam penyusunan anggaran menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi anggaran pendapatan daerah. Hal ini diperparah Kecenderungan dari Pemerintah daerah yakni lebih mengandalkan bantuan dari pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), dengan begitu kepala daerah tidak perlu berpikir dan bekerja keras guna menggenjot pendapatan asli daerahnya," pungkasnya. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/