DPD Perjuangkan Daerah Kepulauan Agar Sejajar dengan Semua Wilayah

BELITUNG - Daerah kepulauan harus bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya, Disadari atau tidak, kondisi daerah kepulauan saat ini, tingkat kesejahteraannya masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

Hal tersebut dapat kita lihat pada daerah-daerah kepeulauan seperti daerah kepulauan Maluku ataupun Belitung. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Letjen (Purn) Dr. Nono Sampono pada pertemuan dengan para nelayan Belitung pada hari Selasa, 28 November 2017 di Belitung berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD RI/I/2017-2018.

Pertemuan di Kantor Bupati tersebut dihadiri oleh Bupati Belitung, Wakil Bupati Belitung, Anggota DPD RI Provinsi Bangka Belitung Telli Gozalli, Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Belitung, Pejabat di Lingkungan Kabupaten Belitung, serta masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Belitung.

Belitung berpotensi menjadi daerah destinasi pariwisata utama di Indonesia. Dengan daya tarik luar biasa yang dimiliki oleh Belitung, karena Belitung mampu menjadi daerah wisata utama seperti Provinsi Bali.

"Dengan catatan Belitung mampu menciptakan rasa aman, nyaman dan didukung oleh transportasi menjadi modal kuat bagi Belitung,” ujar Mantan Komandan Marinir tersebut.

Bupati Belitung Sahani Saleh menyebutkan bahwa letak pulau Belitung berada pada posisi yang strategis, berbatasan dengan pulau Sumatera, laut Samudera Indonesia, pulau Kalimantan dan dengan negara tetangga Singapura, sehingga posisinya sangat strategis untuk lalu lintas transportasi. Dengan demikian diharapkan dapat memacu perekonomian Belitung.

“Selain itu pariwisata Belitung terus dipacu, dan pada saat ini kunjungan pariwisata ke Belitung mencapai 1500 orang perhari. Dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan potensi wisata daerah “laskar pelangi” ini dapat lebih dikembangkan lagi sehingga mampu berkembang menjadi daerah wisata sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pak Nono,” ucap Sahani.

Dalam sesi tanya jawab, seorang nelayan berkeluh kesah bahwa mereka mengalami kesulitan untuk mengurus perizinan operasional kapal nelayan dengan spesikasi tertentu kalau pengurusan izinnya harus sampai ke Ibu Kota Provinsi di Bangka. Apakah tidak memungkinkan pengurusannya hanya di Belitung. ***