Komite II DPD RI Minta Pemerintah Serius Kelola Pupuk Bersubsidi di Jawa Timur

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite II DPDRI Aji Muhamad Mirza Wardana, saat Komite II DPDRI melakukan Kunjungan Kerja ke Petrokimia Gresik dan beraudiensi dengan Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi II, Kementerian BUMN Purnomo Sinar Hadi, dan Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementerian pertanian Muhlizar, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan jajaran manajemen PT. Petrokimia Gresik, yang diwakili oleh direktur keuangan Pardiman pada hari selasa (14/11/2017).

Menurut Aji, Pemerintah harus perketat melakukan  pengawasan terkait dengan distribusi, data kebutuhan pupuk bersubsidi, para mafia pupuk dan tingkat harga yang melampaui ketentuan.

Dalam kunjungan di Wisma Kebomas Petrokimia Gresik tersebut Aji menyampaikan catatan penting Komite II DPDRI soal kelangkaan pupuk di Jawa Timur.

"Terkait dengan kelangkaan pupuk, DPD RI berpendapat, tidak efektifnya kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi tingginya permintaan pupuk saat musim tanam, padahal PT Pupuk Indonesia telah memberlakukan penyimpanan stok melebihi ketentuan Kementerian Pertanian," ujarnya.

Aji menambahkan adanya dugaan faktor yang menyebabkan proses distribusi pupuk bersubsidi terhambat. "Pertama, pada awal tahun proses administrasi harus diawali dengan pembuatan SK terlebih dahulu yang menyebabkan terhambatnya produsen pupuk menyalurkan ke kabupaten/kota. Kedua, Produsen pupuk ditentukan oleh pemerintah pusat yakni PT Pupuk Indonesia yang membawahi pupuk seluruh Indonesia," jelas Aji.

Lebih lanjut Aji menyampaikan  bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk ini belum optimal sehingga diperlukan langkah perbaikan seperti pengalokasian kuota pupuk ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun, yang titik bagi terakhir berada di kelompok tani.

Dikesempatan yang sama Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi mengatakan, kelangkaan pupuk  bersubsidi mengakibatkan harga pupuk menjadi melonjak.

"Nah jika pupuk subsidi sudah langka, maka akan terjadi kenaikan harga hingga mencapai 100% dari yang ditetapkan pemerintah," jelas Nawardi.

Menurut Nawardi masyarakat masih melaporkan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di beberapa kecamatan di Jawa Timur. Faktanya pupuk bersubsidi yang sulit ditemui dikarenakan adanya temuan  penjualan pupuk bersubsidi secara bebas di toko-toko pupuk dan bukan merupakan toko / kios pupuk  yang dimandatkan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi.

Menyoroti soal distribusi, Nawardi mengungkapkan soal pentingnya menentukan kios pengecer yang kredibel.

"Penentuan kios pengecer juga harus sesuai dengan aturan yang semestinya dan pengalokasian dana yang cukup serta penetapan petugas yang tetap untuk operasional petugas," papar Nawardi yang juga Ketua HKTI Jawa Timur.

Masalah utama  dengan sistem  distribusi, jelas Nawardi, adalah  tidak berfungsinya  mekanisme  persaingan  pasar  yang  sehat  dan  tidak  transparannya penunjukan distributor maupun pengecer.

Persoalan pupuk sudah sering dibahas di komite II, terang Nawardi, mengingat negara kita negera agraris yang mayoritas adalah petani miskin, dimana setiap tahun triliunan rupiah diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi, namun para petani belum bisa merasakan dengan semestinya.

Di bulan tanam pada akhir tahun ini para petani sangat mengandalkan ketersedian pupuk, oleh karena itu nawardi berharap petrokimia bisa sama sama mengawasi distribusinya agar sampai ke para petani.

Sementara itu Direktur keuangan PT Petrokimia, Pardiman menjelaskan tentang peranan petrokimia.

"Tugas dari pemerintah kepasa kami adalah memenuhi kebutuhan pupuk di dalam negeri, kami dukung program kedaulatan pangan nasional, hal ini sesuai denganmisi kami untuk mendukung tersedianya pupuk nasional sehingga bisa dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi program dari pemerintah," terangnya.

Pardiman juga menjelaskan soal  distribusi pupuk bersubsidi, yang salah satu penyebabnya adalah masih ada pengecer yang menjual pupuk secara eceran sesuai dengan permintaan petani, belum lagi masih ada kios-kios tidak resmi yang mendapatkan pupuk dari petani yang memiliki kelebihan alokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

"Administrasi pengecer yang belum tertib, masih terdapat petani penggarap/ penyewa yang belum terdaftar dalam RDKK, nah hal ini juga mesti diperbaiki," tegasnya.

Pada pertemuan tersebut hadir pula Anggota komite II DPDRI, Muhammad Saleh, Tellie Gozeli, dan Abdul Aziz Qahhar.

Menurut Muhammad Saleh kelangkaan pupuk inilah yang menjadi masalah, sedangkan harga pada situasi tertentu tidaklah dipermasalahkan. "Dari konstituen kami, itu beberapa menyampaikan soal harga pupuk tidaklah masalah, asalkan ada pupuknya. Bagaimana bisa mereka bertani sementara pupuknya tidak ada," katanya.***